Dugaan Korupsi Multi Years di Kementerian PU-PR BBPJN I Medan “Mangkrak” di Poldasu

WOL Photo

MEDAN, WOL – Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Poldasu diminta supaya menuntaskan kasus dugaan korupsi multy years di kementerian PU-PR Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan dalam proyek peningkatan kapasitas/pelebaran jalan Kabanjahe/Kutabuluh (MYC) sepanjang 42 km yang dananya bersumber dari APBN TA 2013.

Sebab, kasus itu sudah satu tahun ditangani Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu namun sampai saat ini belum ada perkembangaan.

Bahkan, dalam penyelidikan kasus itu terkesan ada permainan, sebab hasil audit BPKP mengatakan kerugian negara akibat proyek itu sebesar Rp.7,8 milyar. Namun penyikan tak kunjung dilakukan.

Ironisnya, Dirreskrimsus Poldasu Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan terkesan membela para pelaksana proyek.

“Kita tunggu niat baik mereka untuk mengembalikan kerugian negara,” jelasnya Selasa (22/8).

Advertisement

Toga menjekaskan kerugian negara belum dikembalikan karena asset dari para terduga korupsi masih kurang untuk menutupi kerugian negara.

“Setahu saya kerugian negara mencapai Rp.7 milyar lebih, bila asset terduga koruptor itu dijual masih kurang sekitar Rp.2 milyar lagi dan pihak rekanan dan pejabat pada kementerian PU-PR Balai Besar Pelaksanaan jalan Nasional I Medan masih mengusahakan kekurangan dan asset mereka itu nantinya akan disita Bank Mandiri,” ujarnya.

Bila mereka tidak mengembalikan kerugian negara, sambung mantan Dirresnarkoba Poldasu itu, maka kasusnya akan dilanjutkan. Tapi bila mereka mengembalikan kerugia negara maka kasusnya ditutup.

“Kasusnya belum sampai ke tahap penyidikan jadi kalau kerugian negara sudah dikembalikan kasus tersebut dihentikan,” ungkapnya.

Menjawab wartawan pengembalian kerugian negara bukan berarti menghentikan kasus yang sedang berjalan, Toga Panjaitan, mengatakan tetap berjalan bila kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Namun bila masih dalam tahap penyelidikan maka kasusnya dihentikan.

Sementara itu,  Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan Ir Paul Siahaan, ketika dikonfirmasi soal dugaan korupsi yang “melilit” instansi yang dipimpinnya itu tidak bersedia mengangkat hanphonnya demikian juga SMS yang dikirim tidak dibalas.

Terkait lambannya Poldasu menangani kasus itu, Ketua LSM Peduli Bangsa, Awaludin Matondang meminta supaya Poldasu tidak main-main.

“Proyek ini multi years dengan nilai sangat pantastis. Sebaiknya segera melakukan penyidikan karena bila penyidik memberikan waktu kepada pihak yang menangani proyek untuk mengembalikan kerugian negara sama halnya Poldasu tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya, perlu mempertanyakan komitmen Dirreskrimsus Kombes Toga H Panjaitan dalam mendukung pemerintah memberantas tindak pidana korupsi.

Diketahui, proyek peningkatan kapasitas/pelebaran jalan Kabanjahe-Kutabuluh(MYC) multi Years TA 2013/2014 dengan nilai kontrak awal Rp.106.180.705.460 menjadi Rp.76.180.705.819 yang bersumber dari APBN TA 2013 pada Kementerian PU-PR BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL I MEDAN.

Proyek itu dikerjakan PT.Lince Romauli Raya (LRR) yang beralamat di Aceh dengan direkturnya Bahrum. Namun pengerjaannya disubkan kesalah satu perusahaan di Medan milik turunan China berinitial EN.

Akan tetapi, pengerjaan proyek itu hanya berjalan sekitar 36 persen  sementara pencairan dana sudah terjadi sebesar Rp.27 milyar lebih dan kini proyek tidak tuntas.(wol/lvz/data1)

Editor: AGUS UTAMA