MEDAN, WOL – Masyarakat Belawan yang berada di Daerah Pinggiran Rel (DPR, red) mengadukan nasib ke Komisi B DPRD Medan, guna mempertanyakan nasib mereka akibat rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan melakukan penggusuran.
Salah seorang warga, Sen Tiem, menceritakan bahwa masyarakat yang bermukim di kawasan itu bukan penggarap liar. Sebab, mereka yang menempati kawasan itu sejak 2003 sebelum menempati kawasan memperoleh Hak Penggunaan Lahan (HPL) yang dikeluarkan oleh pihak PJKA.
RelatedPosts
“Awalnya kami menempati lahan itu karena sebelumnya ada karyawan dari PT KAI yang menempati lahan itu. Dan kami pun mau menempati lahan itu karena ada surat yang dikeluarkan oleh PT KAI yakni hak penggunaan lahan,” sebutnya, Kamis (24/8).
Namun, sambungnya, betapa terkejutnya mereka tiba-tiba sekitar awal Agustus 2017 lalu, PT KAI mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk mengosongkan lahan tersebut paling lama tanggal 21 Agustus 2017 lalu.
Parahnya, PT KAI hanya mengeluarkan uang tali asih kepada warga di kisaran Rp1,5 juta. “Bahkan, banyak masyarakat yang diintervensi sehingga ada sebagian yang menerima uang tersebut karena takut dengan intervensi yang dilakukan oleh PT KAI yang mengancam akan menggusur paksa masyarakat yang tidak mau mengosongkan lahan itu,” sebutnya.
Senada, warga lainnya Wirman menyebutkan bahwa rencana penggusuran yang akan dilakukan PT KAI terhadap mereka tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Bahkan, pada saat mereka mempertanyakan hal tersebut kepada PT KAI Divre Sumut dalam hal itu Kepala Aset, Zakaria. Dalam pertemuan yang telah mereka lakukan sebanyak dua kali itu, pihak PT KAI tidak mampu menjawab peruntukan lahan tersebut pasca penggusuran.
“Kami tidak pernah diajak komunikasi terkait rencana penggusuran ini. Malahan kami gak tau untuk apa peruntukkan lahan itu.Sebab desas desusnya lahan itu bukan untuk jalur ganda kereta api melainkan akan diserahkan kepada pihak pengembang untuk dikelola swasta,” jelasnya.
Menyahuti keluhan warga itu, anggota Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah, tidak membenarkan penggusuran rumah warga dengan status sewa pakai tersebut. Terlebih lagi, warga tidak menerima sosialisasi terlebih dahulu dari PT KAI.
Untuk itu, politisi PAN Medan itu menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan komisi lain di DPRD Kota Medan untuk meneruskan masalah ini ke Pemko Medan dan PT KAI.
“Secara moral, kami akan advokasi masalah ini. Kami menilai, penggusuran ini tidak benar, karena tidak ada sosialisasinya. Soalnya, PKL yang mau digusur saja ada sosialisasinya, masak rumah warga digusur tidak ada sosialisasinya,” tukas HT Bahrumsyah. (wol/mrz)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post