UNPRI Gelar Talk Show Sinergitas Tingkatkan Layanan Korban Lakalantas

WOL Photo

MEDAN, WOL – Sejumlah pihak terkait sepakat untuk mengoptimalkan sinergitas kinerja guna meningkatkan pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Hal itu mengemuka dalam talkshow bertajuk ‘Sinergitas Pelayanan Korban Lakalantas’ yang digelar di ruang serbaguna Rumah Sakit (RS) Royal Prima, Jalan Ayahanda Medan, belum lama ini.

Talkshow menghadirkan pihak-pihak terkait yakni dari sejumlah rumah sakit di Kota Medan dan sekitarnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), PT Jasa Raharja (Persero), Dinas Kesehatan, Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dipandu Iskandar Prapanca sebagai moderator.

Turut hadir Direktur RS Royal Prima, dr Alinafiah Nasution, Dewan Pengawas RS Royal Prima, dr Syahrial Anas, Direktur Medik dan Keperawatan, dr Weanaldi, Direktur Bidang Pendidikan Pelatihan dan Kerjasama, Rosita   Ginting, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Didasari angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi, maka perlu disikapi oleh pemangku kepentingan untuk menangani korban sebaik-baiknya.

“Namun kami sebagai pengemban amanah undang-undang, dalam menghadapi kondisi tersebut juga harus berdasarkan ketentuan, yakni adanya laporan kepolisian akan adanya peristiwa kecelakaan tersebut,” kata Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan, Muhammad Hidayat.

Advertisement

Mewakili BPJS Kesehatan, Asnila Dewi Harahap, menyatakan sinergitas mereka dengan Jasa Raharja sudah berjalan dengan baik. “Ada ketentuan, untuk kecelakaan ganda, untuk plafon sampai dengan Rp10 juta dibayarkan oleh Jasa Raharja sebagai penjamin pertama, untuk selanjutnya di atas itu tanggungjawab BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua. Kecuali untuk kecelakaan tunggal seluruhnya kami yang menangani,” jelasnya.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Medan, Bambang Utama, juga menjelaskan pihaknya menjamin tenaga kerja peserta program BPJS Kesehatan yang mengalami kecelakaan pada masa kerja. “Kecuali kalau kejadiannya di luar masa kerja atau saat aktivitas pribadi. Itu menjadi tanggungan BPJS Kesehatan,” terangnya.

Dalam diskusi juga mengemuka sejumlah keluhan dari pihak rumah sakit, bahwa mereka sering menjadi ‘korban’ dari prosedur guna mendapatkan penjaminan kesehatan tersebut. Ada kalanya pasien ngotot untuk langsung mendapatkan fasilitas penjaminan dari Jasa Raharja atau BPJS. Sementara pihak-pihak tersebut meminta persyaratan adanya laporan kepolisian yang terjadang justru enggan diurus korban karena berbagai alasan.

Terkait hal itu, Kanit Lantas Polrestabes Medan, AKBP P Sudaryanto, berharap masyarakat mau segera melapor jika mengalami kejadian kecelakaan. Sehingga bisa segera diproses laporan kepolisiannya sebagai syarat untuk mendapat penjaminan pelayanan kesehatan.

“Dalam pengurusan laporan kepolisian tersebut, tidak ada biaya, dan kami tidak akan mempersulit. Langsung kami proses, bahkan bisa hanya dalam waktu satu hari jika saksi-saksinya sudah lengkap,” tegasnya.

Sementara Direktur RS Royal Prima, dr Alinafiah Nasution, dalam sambutannya mengatakan acara ini sangat penting guna meningkatkan pelayanan rumah sakit terhadap korban lakalantas.

“Semoga dengan pertemuan ini, pengetahuan akan pelayanan kesehatan terhadap korban lakalantas, baik secara medis maupun administratif bisa lebih baik. Khususnya RS Royal Prima, kami akan terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota Medan termasuk dengan penambahan 500 unit tempat tidur bagi pasien,” paparnya.

Terpisah, Direktur Utama PT Royal Prima, Dr Tommy Leonard SH MKn, berharap dari pertemuan ini semua pihak terkait akan lebih meningkatkan pelayanannya terhadap korban lakalantas. Pihaknya akan terus berusaha mewujudkan suatu kondisi masyarakat Medan khususnya dan Sumut pada umumnya, sehat baik fisik maupun mental. Sebab, pembangunan akan sulit berjalan lancar jika kondisi masyarakatnya tidak sehat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat, lanjutnya, pihaknya secara terus menerus melakukan berbagai upaya. “Ketidakpuasan pasien tidak dapat dibiarkan, karena di masa yang akan datang dapat menurunkan minat pasien untuk dirawat inap di rumah sakit,” pungkasnya.(wol/rls/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN