MEDAN, WOL – Pemko Medan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan Penandatanganan Kesepakatan Induk tentang Penyediaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi Pada proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Transportasi Kota (Urban Transport) Medan di D’Heritage Grand Aston City Hall, Jumat (5/5).
Penandatangan ini dilakukan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Robert Pakpahan, disaksikan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintahan dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu, Freddy Rickson Saragih, Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan.
Wali Kota menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Kemenkeu karena telah menyanggupi permintaan Pemko Medan untuk memberikan bantuan berupa fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada proyek infrastruktur, sebagai tindak lanjut dari penyusunan kajian awal pra studi kelayakan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Kota Medan yang difasilitasi pihak Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun lalu.
Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa dan tingkat kepadatan lalu lintas yang terus mengalami peningkatan serta laju pertumbuhan kenderaan bermotor tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas dan konektifitas sistem jaringan jalan perkotaan, Wali Kota mengatakan, Pemko Medan mempunyai kebijakan dan strategi untuk menerapkan sistem angkutan umum massal yang modern dan terpadu sesuai tertuang dalam RPJMD 2016-2021 dan RTRW Kota Medan tahun 2031.
Selanjutnya dengan keluarnya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Perpres No.38 tahun 2015Â tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur, jelas Wali Kota, merupakan kesempatan dan peluang bagi Kota Medan sebagai alternatif piola pembiayaan penyediaan infrastruktur perkotaan.
“Dengan penyediaan sistem angkutan umum massal melalui pola KPBU ini, diharapkan salah satunya menjawab tantangan manajemen kebutuhan perjalanan transportasi masyarakat perkotaan secara inklusif dan berkelanjutan,†tuturnya.
Oleh karenanya bilang Wali Kota, proyek ini direncanakan menggunakan skema KPBU dan ditawarkan kepada badan usaha pelaksana yang berpotensi untuk membiayai, merancang, membangun, mengoperasikan dan memelihara infrastruktur, serta menyerahkan kembali infrastruktur transportasi pada akhir masa kerja sama.
Mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itu berharap, keberhasilan pembangunan proyek KPBU Transportasi Kota Medan ke depannya akan memicu pengembangan jaringan prasarana transportasi lainnya di Kota Medan secara luas dan terintegrasi dalam satu kawasan Mebidangro sesuai dengan Perpres 62/2011Â mengencai rencana tata ruang kawasan perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo.
“Untuk itu saya minta kepada SKPD terkait di Kota Medan agar dapat berkoordiansi dengan baik dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan yang diperlukan, sehingga fasilitas yang diberikan dapat memberikan hasil yang efektif dan optimal,†ungkapnya.
Sementara itu menurut Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu, Robert Pakpahan, mengatakan penandatanganan Kesepakatan Induk ini merupakan tindak lanjut telah disetujuinya permohonan fasilitas penyiapan dan pendampingan transaksi, yang selanjutnya mereka sebut Fasilitas, untuk rencana Proyek Transportasi Masal Kota Medan oleh Menteri Keuangan kepada Walikota Medan.
“Penyediaan Fasilitas ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Pusat dalam membantu Pemerintah Daerah untuk mengembangkan infrastruktur guna memberikan pelayanan umum yang lebih baik kepada masyarakat, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265 Tahun 2015,†pungkas Robert.(wol/mrz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post