BPRPI Akan Kuasai Lahan Tanjung Putus Deliserdang

Ketua Umum BPRPI Harun Nuh (WOL Photo/Ucok Ridin)

MEDAN, WOL – Ketua Umum Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Harun Nuh, mengatakan segenap rakyat BPRPI, Jumat (5/5) hari ini, turun menduduki lahan Tanjung Putus, Kabupaten Deliserdang,  Sumatera Utara dalam aksi yang disebut 505.

“Walaupun Kapolres Pelabuhan Belawan, melarang dalam aksi tersebut, kami akan terus lanjutkan perjuangan apapun yang terjadi. Yang jelas aksi yang kali lakukan aksi damai, datang, dukuk dan tak ada aktivitas yang kami lakukan disana hanya sebatas menduduki lahan tersebut secara aman dan damai,” ujar Harun kepada wartawan di Medan, Kamis (4/5) tadi malam.

Menurut Harun, pihaknya akan memperjuangkan hak mereka, karena dari Kapolres Belawan mempunyai solusi yang konkrit, begitu juga dari pemerintah. “Memang kami sudah diajak untuk duduk bersama dengan stakeholder yang berkaitan namun tak ada jaminan dan solusi yang diberikan.

Apalagi sudah berapa banyak masyarakat BPRPI yang sudah menjadi korban akibat keganasan oknum aparat dan pihak PTPN II, tapi tak pernah diusut dan ditindaklanjuti padahal sudah berulang kali kami laporkan ke Polres Belawan,” ucapnya.

Dalam aksi damai menduduki lahan Tanjung Putus tersebut, kata Harun, sebanyak masyarakat 3.000 KK yang kesemuanya sudah siap akan menduduki lahan tersebut.

Advertisement

Sementara itu, Sumardi, Ketua Kampung Tanjung Putus, menyebutkan persiapan massa aksi  dengan 3000 KK sudah sosialisasi sehingga sudah siap mengikuti aksi 505 tersebut. “Bagaimana pun jadinya, kamu harus turun, jangan sampai kami dianggap masyarakat tidak konsisten, cuma janji-janji saja dan lain sebagainya.

“Kata Kapolres Belawan kalau bisa kita tidak turun, tapi bagaimanapun kami akan turun karena belum mendapat solusi yang tepat untuk memperjuangkan lahan-lahan tersebut. Dari pihak kita sampai saat ini sudah banyak korban dan ketika kita adukan ke Polres tak jelas juga pengusutannya. Polres harus punya solusi juga sehingga masalah tanah dapat terselesaikan,” ucapnya.

Seperti diketahui, BPRPI yang berdiri sejak tahun 1953 sampai sekarang, BPRPI menduduki atau menguasai tanah tidak dengan cara sesuka hati dan penyerobotan, BPRPI juga memiliki alas hak yang dianggap cukup dan memiliki hukum tetap seperti akte conssesie.

Dalam perjalannya, BPRPI juga mendapat pengakuan untuk keberadaanya dalam UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 (Khususnya pasal 3 dan pasal 5 UUPA 1960) mendapat tempat sebagai sumber hukum yang diakui keberadaanya. (wol/rdn/data2)

Editor: Agus Utama