“Penyuluh Pertanian Harus Kuasai IT Agar Swasembada Pangan Berkelanjutan Terwujud”

WOL Photo
Iklan
MEDAN, WOL – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi mengatakan bahwa penguasaan informasi teknologi (IT) oleh penyuluh pertanian menjadi hal penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

“Sebab para petugas tersebut merupakan ujung tombak penggerak laju sektor pertanian,” tandas Gubsu Erry ketika membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyuluhan Serta Penyerahan Kontrak Kerja THL-TB Penyuluh Pertanian dan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) 2017 di Aula Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Medan, Senin (4/4).
Gubsu kembali mengatakan kegiatan ini adalah untuk menyatukan langkah dan persepsi dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluh, POPT dan PBT untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
PPL, POPT dan BPT yang merupakan ujung tombak dan garda terdepan dari aparatur di sektor pertanian, adalah yang akan menggerakkan lajunya pembangunan sektor pertanian umumnya serta tanaman pangan dan hortikultura khususnya.
“Maju mundurnya pembangunan pertanian di Sumatera Utara ini sebagian terletak di pundak saudara-saudara sekalian,” ungkap Erry sembari memberikan apresiasi penuh atas kehadiran duaribuan petugas penyuluh pertanian se-Sumut.
Gubsu juga menjelaskan, kontribusi Sumut dalam penyediaan pangan nasional khususnya padi cukup besar yakni 5,82 persen, diiringi jagung 6,72 persen, cabe merah 13,40 Persen dan bawang merah 1,11persen. Pada 2016 lalu, dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Sumut 4,6 juta ton atau meningkat 13,98 persen dari tahun sebelumnya. Sementara jagung 1,6 juta ton pipihkan kering atau meningkat 35,36 persen.
“Mari kita pacu peningkatan produksi untuk mewujudkan Sumatera Utara Paten. Karenanya kepada penyuluh dan petugas POPT saya meminta mengembangkan pola baru dalam perwujudan swasembada pangan berkelanjutan melalui langkah olah tanah setiap hari, tanam setiap hari anti panen setiap hari di daerah saudara,” tandas Erry.
Selanjutnya Gubsu Tengku Erry meminta agar pengunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dioptimalkan. Sebab kata Erry, Negara maju seperti Jepang, untuk mengelola lahan seluas satu hektar, cukup dilakukan oleh satu orang. Hal tersebut karena penggunaan teknologi pertaniannya maksimal. Mengingat kondisi iklim di negara tersebut kurang mendukung. “Manfaatkan lahan kering atau lahan tidur sehingga produktif. Kembangkan tumpangsari padi ladang atau jagung di lahan perkebunan,” jelas Erry.
Terakhir, Gubsu menambahkan, penyuluh dan POPT diminta menerapkan inovasi baru dengan teknologi tepat guna (TTG) untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan produksi. Dengan diberlakukannya UU Nomor.23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.43/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah, bahwa kegiatan penyuluhan pertanian berada pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
“Karenanya saya minta kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut agar memberikan perhatian yang sungguh-sungguh sehingga tugas pembinaan kepada petani dan kelompok tani dengan baik. Jadi kalau ada yang tidak kenal dengan penyuluh pertanian di daerahnya, berarti yang bersangkutan tidak bekerja,” tegasnya.
Sementara, Plt Kadis Tanaman Pangan dan Hortiklultura Sumut Azhar Harahap menyampaikan, jumlah penyuluh pertanian di Sumut 2.789 orang terdiri dari Penyuluh Pertanaian PNS (ASN) 1.156 orang, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian (PP) Pusat 1.633 orang dan THL-TBPP Provinsi 165 orang. Sementara petugas POPT PNS berjumlah 135 orang, THL 109 orang dan BPT 86 orang. Sehingga jumlah petugas pertanian yang bertugas di lapangan sebanyak 3.119 orang.
Sedangkan untuk honor dan BOP penyuluh THL-TBPP Januari dan Februari 2017 sampai dengan saat ini telah diproses pencairannya ke KPPN Medan I untuk 24 kabupaten/kota. Sementara Sembilan kabupaten/kota yaitu Tapanuli Tengah, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Tapanuli Selatan, Sibolga, Tapanuli Utara, Nias, Dairi dan Karo belum dapat diproses karena belum menyerahkan rekomendasi pembayaran dan klarifikasimrekening bank ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulutura Sumut.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengambangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian yang diwakili Mariati Tamba menyampaikan bahaw berdasarkan arahan Presiden RI dalam Rapat Kerja Nasional beberapa waktu yang lalu, bahwa pembangunan pertanian kunci suksesnya adalah ketersediaan pasokan air, proses pemasaran, pemanfaatan teknologi pertanian dan teknologi informasi, kemudian membangun korporasi petani.
Serta yang terakhir bagaimana sinergitas antar kementerian sebagai lembaga pusat dan daerah. “Khusus untuk penyuluh yang berusia 35 tahun ke atas, akan diberikanberupa kontrak kerja yang haknya sama dengan PNS. Hanya saja berbeda status,” sebutnya. (wol/data1)
Editor: Agus Utama
Iklan