Ombudsman Sebut Wakil Wali Kota Cari Alasan Soal Pungli Puskesmas

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Abyadi Siregar. (WOL Photo)
Iklan

MEDAN, WOL – Munculnya bantahan Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, mengenai adanya pungutan liar kepada staf dan dokter di sejumlah puskesmas di Medan ditanggapi sinis Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar. Menurutnya Akhyar seolah membela pelaku-pelaku pungli.

“Masa kutipan itu tak diakui sebagai pungli. Itu jelas pungli. Faktanya ada,” ucapnya geram belum lama ini.

Abyadi menyebut, para pejabat di Dinas Kesehatan Kota Medan bahkan Wakil Wali Kota Medan sedang ketakutan menyikapi kasus ini. Lantaran kutipan dengan modus kepantasan atau bentuk dukungan staf untuk peningkatan akreditas puskesmas terungkap ke publik. Alhasil, Pemko Medan merasa gamang menghadapinya.

“Saya kira mereka ketakutan sehingga mencari-cari alibi dan dalih untuk pembenaran. Kok gak mau jujur saja. Akui saja ada pungli. Baru bereskan. Uang dikembalikan, selesai. Tak perlu cari-cari alasan,” sindirnya.

Lebih lanjut mantan jurnalis senior ini menyayangkan perilaku pejabat di Kota Medan. Menurutnya, karakter pejabat di Kota Medan masih buruk, tidak mau jujur dan tidak mau disorot apalagi dikritik soal kinerjanya.

iklan

“Mestinya pejabat kita ini jadi tauladan. Jangan suka bikin fakta-fakta baru untuk membohongi publik. Wakil Wali Kota nggak cocok bicara begitu. Kok baru sekarang beredar formulir untuk menyatakan uang kutipan itu demi kekeluargaan. Jelas-jelas ini alibi dan pembenaran. Lagian kok Wakil Wali Kota nuduh belasan staf pegawai mau cari jabatan gara-gara melapor pungli. Saya tegaskan, kita akan panggil kepala-kepala puskesmas itu segera. Surat pemanggilan sudah kita siapkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pernyataan Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, bertolak belakang dengan pernyataan sejumlah staf dan dokter di puskesmas. Berdasarkan pengakuan salah seorang dokter, drg Esther Sitompul, pihaknya diharuskan mengisi formulir yang isinya menyatakan bahwa dana yang dikutip Februari dan Maret lalu dari para staf pegawai puskesmas sebagai dana untuk program kebersamaan dan kekeluargaan.

“Kami semua diminta menandatangani formulir itu. Isinya menyatakan bahwa uang yang mereka kutip kemarin bukan untuk akreditasi tetapi untuk mempererat kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi kami tak mau menekennya,” ketusnya kala itu.

Munculnya pemberitaan kasus kutipan diduga ilegal oleh kepala puskesmas kepada staf dan dokternya demi memuluskan proses akreditas puskesmas dikhawatirkan Kota Medan akan kelabakan atau bisa gagal mewujudkan 20 puskesmasnya meraih akreditasi. Jika akreditas tersebut gagal diraih, program pelayanan ke masyarakat bisa makin buruk.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan