Musuh Politiknya ‘Bakal’ Serang Novanto

Istimewa
Iklan

JAKARTA, WOL – Pengamat Politik Petrus Salestinus menilai terseretnyha nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan membuat Ketua DPR ini jadi sasaran empuk lawan politiknya di dalam tubuh Partai Golkar.

“Lawan-lawan politiknya akan meminta KPK mencekal Novanto, meminta DPP Golkar segera menonaktifkannya dari jabatan Ketua Umum Golkar dan meminta agar diturunkan dari jabatan sebagai Ketua DPR,” katanya, Rabu (15/3) malam.

Ia menyatakan, signal ke arah desakan untuk Setya Novanto mundur itu sudah mulai muncul. Konsolidasi kelompok faksi-faksi di Golkar mulai terendus disana sini terjadi. Ini agar Partai Golkar segera lakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

“Munaslub itulah menakinsme yang sah dan sangat bisa dilakukan oleh Golkar karena Golkar memiliki dana cukup, alasan-alasan pelengseran memenuhi syarat,” ulasnya.

Meski demikian jika nanti ujung kisah dugaan keterlibatan Novanto dalam kasus eKTP ini bisa membuat Partai Golkar menggelar Munaslub, konflik memang akan terjadi tapi tidak akan sehebat konflik dualisme yang baru saja dilewati.

iklan

“Potensi kisruh selalu ada tetapi tidak sehebat konflik munas Golkar 2013 yang lalu. Banyak kader Golkar yang muda-muda dan hebat hebat untuk membawa Golkar yang lebih baik di masa yang akan datang,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono membenarkan rumor desakan pelaksanaan Munaslub beredar di dalam tubuh Partai Golkar. Isu ini berkembang pasca disebutnya nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi eKTP.

Tapi menurut Agung wacana ini hanya dilontarkan perorangan bukan mewakili daerah atau organ di dalam tubuh Beringin. “Kalau ada hanya dari perorangan tapi kalau daerah tidak ada,”

Agung lantas menilai kader yang menyuarakan isu ini adalah orang yang tidak paham soal mekanisme partai tentang pelaksanaan Munaslub. “Hanya orang yang mungkin tidak paham karena kalau Munaslub ada mekanisme, syarat dan kriteria,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin juga mengakui hal yang sama. “Ya, ada rumor-rumor dikit. Tapi sedikit saja tidak besar,” katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (14/3).

Diketahui, nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut di persidangan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ketika itu, disebut memiliki peran penting dalam proyek e-KTP, terutama dalam proses penganggaran di DPR. Dalam dakwaan, Novanto disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-KTP yang mencapai Rp 5,9 triliun.

Menurut jaksa KPK, Novanto bersama pengusaha Andi Narogong, Ketua Umum Partai Demokrat saat itu Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat saat itu Muhammad Nazaruddin, menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, rencananya 51 persen atau Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP. Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagi ke sejumlah pihak. Novanto bersama Andi, Anas, dan Nazaruddin kemudian disebut mengatur pembagian anggaran dari 49 persen yang rencananya akan dibagi-bagi.(inilah/ags/data1)

Iklan