JAKARTA, WOL – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada dugaan pembagian fee uang proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pernah dilakukan mantan Ketua Fraksi Golkar yang kini jadi Ketua DPR, Setya Novanto. Pembagian ini dilakukan saat ada kepastian tersedianya anggaran proyek e-KTP.
Pembagian ini disebut jaksa dalam pembacaan berkas dakwaan di sidang perdana Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini. Selain ruangan Novanto, pembagian fee juga pernah dilakukan di ruangan mantan anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Mustoko Weni.
“Setelah adanya kepastian tersedianya anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP elektronik di ruang kerja Setya Novanto di lantai 12, Gedung DPR dan di ruang kerja Mustoko Weni,” kata jaksa KPK, Kamis (9/3).
Kemudian, selanjutnya, pengusaha Andi Narogong juga pernah beberapa kali membagian uang kepada pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sejumlah nama pimpinan Banggar disebut yaitu Melchias Marcus Mekeng sebagai Ketua Banggar senilai USD 1,4.
Lalu, tiga Wakil Ketua Banggar yakni Tamsil Lindrung sejumlah USD 700 ribu, dan Mirwan Amir serta Olly Donkokambe yang masing-masing sebesar USD1,2 juta.
Sebelumnya, sebagai kompensasi, jaksa juga menyebut bahwa Andi Narogong akan memberikan fee kepada anggota DPR dan pejabat Kemendagri. Untuk merealisasikannya, Andi Narogong membuat kesepakatan dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin soal encana penggunaan anggaran e-KTP senilai Rp5,9 triliun.
Dalam berkas dakwaan yang dibacakan, 49 persen anggaran proyek e-KTP atau sekitar Rp 2,5 triliun diduga untuk dibagi-bagi. Pembagiannya ini diduga kepada pejabat Kemendagri, anggota Komisi II DPR, sampai ketua fraksi Golkar Setya Novanto saat itu. (viva/ags/data2)
Discussion about this post