Golkar Pastikan Tak Akan Gelar Munaslub

WOL Photo
Iklan

JAKARTA, WOL – Politikus Partai Golkar Ridwan Bae membantah berkembangnya isu penyelenggaraan Munaslub pasca nama Ketua Umum disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP.

“Sama sekali tdk ada wacana itu (Munaslub). Golkar punya mekanisme dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi saya perlu jelaskan bahwa tidak ada Munaslub,” katanya, Rabu (15/3) malam.

Ia menjelaskan, justru dengan kejadian ini membuat internal Partai Golkar makin solid. Kondisi ini membuat semua tingkatan di struktur partai Golkar lebih meningkatkan konsolidasi. “Sekarang yang ada hanyalah makin mempermantap konsilidasi partai disemua tingkatan. Semua solid tetap mendukung pak Setya Novanto,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono membenarkan rumor desakan pelaksanaan Munaslub beredar di dalam tubuh Partai Golkar. Isu ini berkembang pasca disebutnya nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi eKTP.

Tapi menurut Agung wacana ini hanya dilontarkan perorangan bukan mewakili daerah atau organ di dalam tubuh Beringin. “Kalau ada hanya dari perorangan tapi kalau daerah tidak ada,”

iklan

Agung lantas menilai kader yang menyuarakan isu ini adalah orang yang tidak paham soal mekanisme partai tentang pelaksanaan Munaslub. “Hanya orang yang mungkin tidak paham karena kalau Munaslub ada mekanisme, syarat dan kriteria,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin juga mengakui hal yang sama. “Ya, ada rumor-rumor dikit. Tapi sedikit saja tidak besar,” katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (14/3).

Diketahui, nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut di persidangan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ketika itu, disebut memiliki peran penting dalam proyek e-KTP, terutama dalam proses penganggaran di DPR. Dalam dakwaan, Novanto disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-KTP yang mencapai Rp 5,9 triliun.

Menurut jaksa KPK, Novanto bersama pengusaha Andi Narogong, Ketua Umum Partai Demokrat saat itu Anas Urbaningrum, dan Bendahara Umum Partai Demokrat saat itu Muhammad Nazaruddin, menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.

Dari anggaran itu, rencananya 51 persen atau Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP. Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagi ke sejumlah pihak. Novanto bersama Andi, Anas, dan Nazaruddin kemudian disebut mengatur pembagian anggaran dari 49 persen yang rencananya akan dibagi-bagi.(inilah/ags/data1)

Iklan