JAKARTA,WOL – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan kesempatan pada Presiden Jokowi untuk menuntaskan masa baktinya hingga selesai. Partai Demokrat tidak akan menjatuhkan pemerintahan yang sah secara konstitusi.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai, pernyataan SBY hanya bersifat normatif. Dia mengatakan, dalam sistem perpolitikan yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem gotong royong.
“Soal kalimat menyelesaikan masa baktinya itu kalimat standar yang normatif. Jadi tak perlu diurai untuk mengadu-adu. Politik kita adalah politik gotong royong membangun persaudaraan,” kata Hendrawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2) malam.
PDIP, kata dia, mendorong agar semua partai politik membantu memikirkan kepemimpinan nasional yang berintegritas. Untuk itu, Hendrawan setuju dengan sikap SBY dan Partai Demokrat atas dukungan terhadap pemerintah.
“Kami justru mendorong semua Parpol untuk memikirkan kepemimpinan nasional secara serius. Tentu yang kinerja dan integritasnya baik tak ada salahnya diberi kesempatan memimpin lagi,” terangnya.
Hendrawan juga menyoroti pandangan SBY terkait kebhinekaan di Indonesia. Dia mengamini sebagian besar pandangan SBY terkait masalah-masalah kebhinekaan dan konflik yang terjadi belakangan.
“Pernyataan yang terkait dengan kebhinekaan sangat menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat tetap berjalan di atas rel yang diharapkan,” tegasnya.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato politiknya di hadapan ribuan kader partai di JCC, Selasa (7/2). Dalam pidatonya, SBY berulang kali menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan menjatuhkan pemerintahan yang sah secara konstitusi.
“Saya optimis masa depan Indonesia. Bukan berarti saya tidak percaya pemerintah. Beri kesempatan pada Presiden Jokowi untuk menuntaskan masa baktinya hingga selesai,” ujar SBY disambut riuh rendah tepuk tangan kader partai Demokrat yang memadati JCC.
SBY mengingatkan tiga sikap Demokrat. Pertama, konsisten memberi dukungan pada pemerintahan Jokowi-JK hingga masa jabatan selesai. Pejabat eksekutif baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang berasal dari partai Demokrat, diinstruksikan untuk mendukung penuh tugas Presiden Jokowi.
Sikap politik kedua, lanjut SBY, Demokrat mendukung keputusan presiden yang tepat, benar dan pro rakyat. Sikap politik ketiga, Demokrat tetap mengkritisi keputusan dan kebijakan pemerintah yang keliru dan bertentangan dengan kehendak rakyat. “Partai Demokrat konsisten berada di luar pemerintahan,” tegasnya.
SBY menegaskan, Demokrat bersikap ksatria. Tidak memiliki bakat menjadi bunglon dan oportunis. “Kalah dalam pemilu 2014, kita terima kekalahan dengan lapang dada. Kita siapkan karpet merah untuk pemimpin baru,” imbuhnya.
(merdeka/data3)
Discussion about this post