Jalur Kereta Api Harus Clear Area Hindari Kecelakaan

Ilustrasi (WOL Photo/Ega Ibra)

MEDAN, WOL – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara, menegaskan jalur kereta api harus bebas hambatan dari berbagai aktivitas ataupun rumah tempat tinggal masyarakat untuk menghindari kecelakaan.

Melalui Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Ilud Siregar, bahwa Undang Undang No 23 tahun 2007 menyatakan, jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel meliputi ruang manfaat jalur kereta api. Ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bagian bawahnya diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. Sehingga jalur kereta api dilindungi undang-undang.

“Jadi kami tegaskan lagi, tidak boleh ada orang yang berada di lintasan jalur kereta api karena sangat membahayakan keselamatan. Dengan karakteristik jalur yang khusus seperti itu, maka jalur kereta api tidak bisa dimanfaatkan secara sembarangan karena menyangkut keselamatan perjalanan kereta api,” tuturnya kepada Waspada Online, Senin (27/2).

Dan larangan tersebut jelas dinyatakan dalam Pasal 181 Ayat 1 Undang Undang No 23 tahun 2007. Di mana perkeretaapian menyatakan, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api baik menyeret, menggerakkan, meletakkan ataupun memindahkan barang di atas rel kereta api atau menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api.

“Dan jika melintas, diharapkan tetap berhati-hati hati, karena di Sumut ada 91 perlintasan liar, perlintasan resmi 92, perlintasan resmi milik pihak 3 ada 8 dan ada 147 perlintasan resmi yang tidak dijaga. Jadi jalur perlintasan ini harus bersih dari aktivitas masyarakat karena selama ini jalur tersebut bisa dikatakan jalur rawan kecelakaan. Untuk itu, masyarakat diimbau agar tidak melewati jalur ini,” jelasnya.

Advertisement

Ditambahkan, apalabila melanggar, maka akan dipidana sesuai Pasal 199 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Mereka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak R15 juta, kita harap ini bisa jadi perhatian bersama.(wol/eko/data2)

Editor: SASTROY BANGUN