Nurhajizah Jangan Mengada-ada Soal SK Pengangkatan Wagubsu

Istimewa

MEDAN, WOL – Pelantikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung, terpilih dari sidang paripurna DPRD Sumut beberapa waktu lalu, terus dinanti masyarakat. Bahkan Nurhajizah di salah satu media telah mengklaim, kalau Presiden telah mengeluarkan dan menadatangani Keppres tentang pengangkatan Wagubsu, pada 23 Desember 2016.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kabiro Otda Setda Provsu, Basarin Yunus Tanjung kepada Waspada Online Senin (16/1), mengatakan mulai dari Sidang Paripurna DPRD Sumut yang memilih Nurhajizah Marpaung sebagai Wagubsu mendampingi Gubernur HT Erry Nuradi dan suratnya disampaikan ke Mendagri dan Presiden.

“Semua proses itu telah dilalui. Dan kami sebagai pemerintah hanya menunggu saja. Kalau proses itu sudah dilalui barulah ke pelantikan, sampai sekarang yang memberitahu dan kita sampai saat ini  belum menerima surat keppres dari  presiden.

Secara resmi belum ada diberitahukan kepada Pemprovsu. Kalau sudah clear kita akan diundang Mendagri. Begitulah tahapan-tahapannya. Mendagri pun pasti tidak berani bicara kalau tidak ada pemberitahuan dari Setneg. Itukan masih ranah Setneg,” ucapnya.

Sementaraa itu Ketua PKNU Sumut Ikhyar, Velayati Harahap, kalau Nurhajizah mengada-ada dirinya telah mengetahui bahwa Presiden RI telah mengeluarkan Kepres pengangkatan Wagubsu.

Advertisement

“Menurut saya, Nurhajizah mengada-ada itu, dari mana dia (Nurhazijah- red) tau? Kalaupun sudah keluar Kepres soal itu, pasti DPRD Sumut dan Pemprovsu telah diberitahu oleh Mendagri, jadi kalau Nurhajizah sudah tahu, diberitahu siapa dia,” tanya Ikhyar.

Lanjut Ikhyar, kalau nantinya Presiden mengelurkan keputusan pengangkatan Wagubsu, pihaknya juga akan menggugat keputusan presiden itu.

“Kabarnya Presiden akan mengeluarkan keputusan pelantikan, kalau seperti itu, kita juga akan gugat keputusan Presiden itu,” ujar Ikhyar.

Seperti informasi yang dihimpun Waspada Online, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, mengabulkan gugatan PKNU salah satu partai pengusung calon Gubsu dan Wagubsu melawan Menteri Dalam Negeri Direktorat Jendral Otonomi Daerah. Dalam putusannya, pengadilan memerintahkan dilakukannya pemilihan ulang terhadap Wagub Sumut.

Putusan PTUN Jakarta dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Amar Putusan No W2TUN.1.3556/HK.06/XII/2016. Putusan itu ditandatangani Panitera Pengganti PTUN Jakarta Pardomuan Silalahi SH.(wol/rdn/data1)

Editor: SASTROY BANGUN