“Kenaikan Biaya Administrasi STNK Dipastikan Bermanfaat”

Foto: Ilustrasi
Iklan

JAKARTA,WOL – Kenaikan biaya pengurusan administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) resmi diberlakukan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian melihat adanya keuntungan dari hal tersebut.

Mantan Kapolda Metro Jaya menjelaskan, pengurusan administrasi surat-surat kendaraan tersebut sudah tidak sesuai dengan harga material saat ini. Tarif pun tersebut harus dinaikkan.

Salah satu manfaat yang diterima warga, contoh dia, jika ada warga membeli mobil di Surabaya dan tinggal di Jakarta, dia tidak perlu repot-repot perpanjang STNK ke Surabaya. Warga hanya perlu membayar Rp50 ribu.

“Dulu kalau dia perpanjangan, dia harus bawa kembali (ke tempat beli) mobilnya di Surabaya, membutuhkan tenaga waktu dan biaya lagi untuk berangkat ke sana, berapa lagi bensinnya, mungkin lebih Rp1 juta,” ujar Tito di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (6/1) malam.

Menurut dia, dengan adanya kenaikan tarif, nantinya akan ada sistem pembayaran secara online. Hal ini dinilai dapat memudahkan masyarakat.

iklan

Ia mengatakan, perpanjangan online STNK untuk mobil dibebani sebesar Rp50 ribu rupiah. Sementara itu, untuk sepeda motor Rp20 ribu. “Jadi, tolong jangan dihitung persentasinya,” ucap Tito.

Tito menambahkan, jika mengurus BPKB ke daerah asalnya, warga akan terbebani dengan biaya tinggi sehingga perlu sistem online. Dengan terus mengembangkan sistem pelayanan secara online, Tito yakin percaloan bakal menghilang.

“Mungkin, jika mengurus kendaraan baru melalui calo, kalau memang ada, mungkin lebih dari Rp1 juta. Sekarang cukup Rp80 ribu. Kalau nanti melalui sistem online, bayar di bank, Rp225 ribu, minim,” kata Tito.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada Polri telah diterapkan. Pada aturan pengganti PP 50 Tahun 2010 itu terdapat penambahan jenis PNBP seperti tarif pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, STRP & TNRP (lintas batas), dan penerbitan SIM C I dan C II.

Tak ada perubahan tarif pada penerbitan SIM berbagai golongan. Penerbitan baru SIM A Rp120 ribu, perpanjangan Rp80 ribu. Besaran tarif masih sama dengan di PP 50 Tahun 2010.

Pada PP 60 Tahun 2016 diatur tarif SIM C I dan C II, masing-masing Rp100 ribu untuk penerbitan baru, perpanjangan Rp75 ribu. Lalu, SIM D dan D I baru, masing-masing Rp50 ribu, perpanjangan Rp30 ribu.

Pada PP dulu, hanya Rp75 ribu untuk semua jenis kendaraan. Sekarang tarifnya dibedakan. Kendaraan bermotor roda dua atau tiga dikenakan Rp150 ribu. Sementara itu, kendaraan bermotor roda empat atau lebih sebesar Rp250 ribu.

Ada 10 kategori yang mengalami perubahan dan termasuk dalam PP Nomor 60 tahun 2016, yakni:
1. Pengujian untuk penerbitan surat izin mengemudi baru.
2. Penerbitan perpanjangan surat izin mengemudi.
3. Penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi.
4. Penerbitan surat tanda kendaraan bermotor STNK pengesahan surat tanda kendaraan bermotor.
5. Pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor.
6. Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor.
7. Penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor.
8. Penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor.
9. Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah.
10. Penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan.

(metrotvnews/ags)

Iklan