Fatwa Harus Koordinasi dengan Pemerintah, Din: MUI Independen!

Din Syamsuddin
agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin menegaskan bahwa MUI secara kelembagaan bersifat otonom dan independen.

Hal tersebut ia lontarkan untuk menjawab bahwa dalam membuat fatwa MUI harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah.

“MUI sudah didaftarkan jadi organisasi legal yang independen. Jadi dia otonom. Sebagai organisasi yang otonom tidak harus kemudian melapor,” ungkap Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi 51, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

Tak hanya itu, Din juga berharap agar pemerintah dapat memahami posisi MUI untuk bangsa. Pasalnya, MUI sendiri dilahirkan atas keinginan dari pihak pemerinta‎h maupun umat Islam yang kemudian berperan untuk bisa menentukan watak bangsa yang berakhlak.

Advertisement

“Jadi perlu dipahami ini semua sebagai tanggung jawab MUI terhadap bangsa. Hargailah independensi hak berkumpul berserikat yang dijamin Undang-Undang,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sempat meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berkoordinasi lebih dulu dengan Pemerintah sebelum mengeluarkan sebuah fatwa.

Hal tersebut disampaikan terkait aksi “sweeping” oleh ormas pasca-diterbitkannya fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tanggal 14 Desember tentang hukum menggunakan atribut non-Muslim bagi umat Islam.