“Polri Tak Bisa Jadi Penegak Fatwa MUI”

(WOL Photo/Ega Ibra)

JAKARTA,WOL – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pelarangan penggunaan atribut natal bagi karyawan atau karyawati muslim di berbagai perusahaan.

Usai muncul fatwa ini, beberapa aktivis Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi sweeping di pusat perbelanjaan Jawa Timur.

Bahkan telah muncul surat edaran dari Kapolres Metro Kota Bekasi dan Kulon Progo perihal imbauan yang merujuk pada fatwa MUI. Surat edaran ini langsung mendapat teguran keras dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung langkah Kapolri Jenderal Tito yang menegur anak buahnya terkait hal tersebut.

Lewat akun twitter @mohmahfudmd, ia menjelaskan bahwa fatwa MUI yang berasal dari Mahkamah Agung pun tidak mengikat secara yuridis.

Advertisement

“Jadi Kapolri benar pelaksanaan fatwa tidak bisa menggunakan Polri sebagai penegak hukum pidana”, tegas Mahfud MD.

Mahfud juga menjawab pertanyaan dari follower twitternya bahwa fatwa dari manapun tak bisa dijadikan hukum untuk menindak seseorang.

“Orang yang menggunakan atribut natal tak melanggar hukum negara. Maka itu kalau dianggap melanggar aturan agama maka ya dosa saja, tak bisa dihukum.” Tulis akun @mohmahfudmd.

(inilah/ags/data3)