Penetapan UMK Medan Cacat Hukum

WOL Photo/Ilustrasi
Iklan

MEDAN, WOL – Perwakilan unsur dunia usaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Kota Medan dinilai kecolongan terhadap penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Medan tahun 2017.

Di mana Wali Kota Medan telah mengeluarkan rekomendasi usulan UMK kepada Gubernur Sumut yang dinilai tidak memenuhi ketentuan dari PP 78/2015 tentang Pengupahan. Bukan hanya itu yang menjadi persoalan, dalam pembahasan penetapan UMK Kota Medan ternyata unsur dunia usaha yang diwakili Apindo Kota Medan, melakukan walk out dan tidak menandatangani kesepakatan yang ditetapkan.

Kabar yang beredar, UMK Medan tahun 2017 ditetapkan Wali Kota Medan sebesar Rp2.528.815 atau naik 11,34% dari tahun lalu sebesar Rp2.271.225. Dan telah disahkan dan diteken Gubernur Sumatera Utara (Sumut), HT Erry Nuradi.

“Dalam hal ini unsur Depeda Kota Medan dari pihak pengusaha yang tergabung di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merasa kecolongan, karena pada rapat penetapan tidak ada persetujuan yang dicapai dan tidak menandatangani berita acara. Unsur Apindo saat itu walk out karena menilai pembahasan UMK Kota Medan melanggar PP 78/2015 dan ketentuan yang telah diatur pemerintah,” cetus Wakil Ketua Depeda Provinsi Sumut, Johan Brien kepada awak media menyikapi putusan kenaikan UMK Medan 2017, Rabu (7/12).

Johan mengungkapkan, komponen Depeda melibatkan unsur pemerintah, pengusaha maupun kalangan buruh/pekerja. Sementara dalam pembahasan UMK Medan ini tidak melibatkan dan mengikutsertakan kalangan Depeda Sumut untuk memperoleh rekomendasi sebagai diatur dalam peraturan.

iklan

Anehnya lagi, lanjut Bang Roy, sapaan akrabnya, mengapa Gubernur Sumut malah ‘merestuinya’ dengan mensahkan dan meneken penetapan UMK tersebut. Artinya Gubernur Sumut telah merestui Wali Kota Medan untuk melanggar PP 78/2015.

“Seharusnya Gubernur perpanjangan tangan Pusat harus patuh dan tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kok ini malah Gubernur Sumut melanggar PP 78/2015 tentang Pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah. Wali Kota dan Gubernur dalam hal ini telah mengkangkangi PP 78 dan putusan Mendagri,” ucapnya.

Johan Brien meminta, Dewan Pengurus Apindo Kota Medan untuk melakukan legal standing dengan melakukan tuntutan hukum ke PTUN. “Persoalan UMK Medan ini harus dibawa ke ranah hukum dengan mem-PTUN-kan,” bebernya.

Johan Brien sangat menyayangkan sikap Wali Kota Medan dan Gubernur Sumut yang ini tidak jeli dalam melegalkan penetapan UMK 2017 untuk Kota Medan. “Harusnya Wali Kota dan Gubernur mengetahui rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan berbagai unsur Depeda sebelum menetapkan dan memutuskannya,” tandasnya.(wol/rls/mrz?data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan