Jadi Ketua DPR, Novanto Dapatkan Haknya Secara Elegan

Setya Novanto dan Ade Komaruddin (Foto: SindoPhoto)
Iklan
agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Penunjukan Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR menuai berbagai kritik. Namun, bagi Juru Bicara Partai Golkar Nurul Arifin, penunjukan tersebut merupakan bentuk pengembalian hak Novanto.

“Dari perspektif saya pribadi, Pak Novanto mendapatkan haknya kembali dengan cara- cara yang sangat demokratis dan elegan,” ujar Nurul Arifin, Sabtu (24/12/2016).

Novanto sebelumnya melepas jabatan Ketua DPR karena persoalan penyadapan. Padahal, kata Nurul, Novanto adalah korban dari penyadapan ilegal itu, karena yang berhak menyadap hanya aparat penegak hukum.

“Ini pelajaran baik buat kita semua agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang,” ujarnya.

iklan

Terkait kritik yang menyatakan penunjukan Novanto merupakan sejarah pertama sejak era Orde Baru hingga reformasi, Nurul menegaskan bahwa penunjukan Novanto sudah sesuai prosedur undang-undang yang berlaku. Diharapkan, tidak ada lagi kesemena-menaan dalam menggunakan kekuasaan.

“Justru kita harus melihat ini sebagai sebuah catatan sejarah, agar tidak semena-mena dalam menggunakan kekuasaan,” tegasnya.

Terpisah, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, penunjukan Novanto sebagai Ketua DPR merupakan langkah memperkuat dukungan Partai Golkar kepada pemerintah.

Sehingga Novanto dianggap mampu membawa partai berlambang pohon beringin ke arah untuk mengawal Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi), paling tidak hingga 2019. Terlebih, hal tersebut juga dibutuhkan bagi Presiden Jokowi.

“Karena siapa pun presiden di Indonesia harus mendapat dukungan kuat dan luas dari siapa pun untuk next election. Istana sangat yakin Setya Novanto bisa diharapkan untuk memuluskan langkah tersebut,” katanya.

Iklan