MEDAN, WOL – Ambisi pemerintah untuk menyelesaikan proyek kelistrikan dengan kapasitas sebesar 35.000 Megawatt mendadak buyar, menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa perkembangannya dalam 2 tahun ini berjalan lamban dan sejauh ini realisasinya masih terlalu kecil.
Situasi inipun mulai membuat masyarakat heran. Padahal presiden mengharapkan proyek itu bisa rampung di akhir masa jabatannya agar bisa meningkatkan rasio elektrifikasi nasional yang masih terbilang rendah.
Sayangnya, harapan Jokowi tidak didukung para pembantunya khususnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), baik Sudirman Said sebagai pejabat lama maupun yang sekarang Ignatius Jonan. Sebaliknya, keduanya di berbagai kesempatan seolah tidak patuh dengan pimpinannya dengan menyatakan proyek itu hanya bisa direalisasi tahun 2025.
“Pernyataan yang sangat apatis itu seperti menjadi benar karena disajikan pemerintah, padahal faktanya tidak demikian,” terang Koordinator Investigasi Masyarakat Peduli Listrik (MPL), Ramdhani, kepada wartawan di Medan, Minggu (13/11).
Ramdhani menyebutkan, sedikit demi sedikit apatisme itu mulai ditanggapi banyak pihak dengan berbagai sajian pembantahnya dalam mega proyek kelistrikan tersebut.
“Lihatlah bagaimana reaksi pemerintah ketika Komisi VII DPR RI menyatakan bahwa proyek itu sangat rasional bisa direalisir, sebab rasio elektrifikasi listrik di Tiongkok saja bisa dikebut dalam dua tahun. Tiongkok meningkatkan rasio pada level gigawatt, bukan level megawatt lagi lho..,” sebutnya didampingi Kepala Perwakilan MPL Sumatera Utara, Muhammad Ridho.
Dengan nada bertanya, Ramdhani pun menyatakan keheranannya, apa kementerian tidak menganggap pernyataan DPR itu sebagai bentuk dukungan nyata.
“Apalagi DPR mencurigai seperti ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk langsung berposisi sebagai pengendali proyek itu. Masa pekerjaan khusus kelistrikan hendak mereka tangani disaat ada BUMN yang spesifik bisa menangani kelistrikan? Jadi bukankah itu menandakan bahwa ada perseteruan terselubung?” sebutnya PT PLN (Persero) melalui Direktur Utamanya Sofyan Basir membantah bahwa proyek 35.000 MW berjalan lamban.
Proyek kebanggaan Jokowi itu, sambung Ramdhani, masih berjalan lancar alias on progress mencapai 40%. Dari angka itu, sekitar 4% pembangkit telah mulai beroperasi (commercial operation date/COD) yang digarap oleh China, sebab mereka tidak membutuhkan jaminan dari pemerintah Indonesia sehingga tidak perlu menunggu financial close.
“Tahukah Kementerian ESDM bahwa s selain teknis pembangunan pembangkit seperti dikeluhkan Kementerian ESDM, ternyata PT PLN (Persero) dibiarkan sendirian berdarah-darah membangun jaringan transmisi? Dari mulai perencanaan menentukan titik koordinat tapak tower, membebaskan lahan tapak tower, membangun tower sampai eriction, membebaskan lahan ROW atau lintasan kabel yang panjang kali lebar bisa sampai 4.600.000 meter persegi tanah milik rakyat, sampai harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau koordinasi dengan seluruh insitusi pemerintah daerah juga harus melakukan konsinyasi. Itu adalah kegiatan yang sangat menyita energi PT PLN (Persero),” ujarnya.
Ramdhani mengungkapkan, di pulau Sumatera, khususnya di provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri, malah kami amati pembangunan jaringan transmisi akan bisa dengan cepat mereka selesaikan. Nyaris 1.900.000 meter persegi tanah rakyat yang menjadi bagian ROW sudah tertangani PT PLN (Persero), malah sudah diresmikan Dirutnya dengan bangga.
“Terkait dengan pembangunan pembangkit dari proyek 10.000 megawatt. Itu yang seharusnya difokuskan aparat hukum karena proyek pembangunan pembangkit itu sudah lebih 10 tahun tapi belum selesai juga. Itu definisi mangkrak. Bukan yang 35.000 MW yang mangkrak, karena proyek tersebut kan baru dan sedang dijalankan mereka. Jangan dibiaskan lagi hal itu sehingga jadi politis,” pungkasnya. (wol/lvz/data1)
Editor: Agus Utama
