JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri dan DPR telah sepakat merevisi besaran dana bantuan partai politik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Usulan ini diajukan ke Kementerian Sekretariat Negara, meski nilanya belum disepakati.
Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, realisasi peningkatan dana bantuan parpol tidak bisa dilakukan hingga 2017. Sebab, pemerintah sedang dalam masa pengetatan anggaran.
“Tahun ini negara sedang konsolidasi menstabilkan perekonomian, ya belum bisa tahun ini, belum bisa tahun depan,” kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2016).
Meski belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat, menurut Tjahjo, yang terpenting adalah payung hukumnya sudah ada.
“Kami juga sudah konsultasi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), enggak ada masalah sepanjang keuangan negara ada,” katanya.
Ia menjelaskan, di semua bentuk negara, partai politik merupakan mekanisme rekruitmen pemimpin, termasuk presiden dan wakil presiden. Karenanya, untuk mencegah indikasi-indikasi korupsi, perlu difasilitasi. Hanya saja, fungsi kontrol terhadap penggunaan dana bantuan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah Tjahjo. “Fungsi kontrolnya nanti akan diperkuat,” pungkas Tjahjo.
