Harga BBM Turun, Setoran PBBKB Menurun

WOL Photo/Ega Ibra
Iklan

MEDAN, WOL – Turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengakibatkan Penyetoran Penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)  di Sumatera Utara menurun seiring dengan fluktuasi harga BBM bersubsidi.

Kebijakan penurunan harga BBM menjadi aspek utama penyebab turunnya besaran setoran tersebut. Pembayaran PBBKB di Sumut mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Demikian hal ini disampaikan Area Manager Communication dan Relations Pertamina Sumbagut, Fitri Erika kepada Waspada Online, Rabu (19/10).

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2012 mengenai Pemberian Keringanan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Mekanisme yang diatur dalam tiga aturan ini yang dipedomani oleh ‎PT Pertamina MOR I.

“Khusus untuk Sumatera Utara, pada tahun 2014 Pertamina MOR I menyetorkan PBBKB kepada pemerintah sebesar Rp 797 miliar. Pada tahun 2015 jumlah tersebut meningkat sebesar 5 persen menjadi Rp 837 miliar. Hingga bulan Agustus 2016 ini Pertamina MOR I telah menyetorkan PBBKB kepada Pemprov Sumut sebesar Rp 491 miliar,” terangnya.

Pada tahun 2016 ini ada kecenderungan penurunan jumlah setoran PBBKB disebabkan karena harga BBM yang turun sebanyak dua kali dalam tahun ini.  “Pada 5 Januari 2016 harga bahan bakar jenis premium turun dari sebelumnya Rp7.300,- menjadi Rp6.950,- dan bahan bakar jenis solar dari sebelumnya Rp6.700,- menjadi Rp5.650,-. Lalu pada 1 April 2016 harga bahan bakar jenis premium turun dari sebelumnya Rp6.950,- menjadi Rp6.450,- dan bahan bakar jenis solar dari sebelumnya Rp5.650,- menjadi Rp5.150,-. Komponen penyetoran PBBKB mengacu harga BBM yang berlaku,” ungkapnya.

iklan

“Laporan PBBKB Pertamina MOR I disampaikan secara rutin setiap bulan kepada Gubernur lima provinsi, yang masuk wilayah kerja Pertamina MOR I, yakni Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Jumlah yang disetorkan itu diupdate dari sistem. ‎ Secara rutin Pertamina juga diaudit oleh banyak pihak sebagai penerapan Good Corporate Governance (GCG),” pungkas Erika.(wol/eko/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan