JAKARTA, WOL – Komisi XI DPR akhirnya menyepakati pencairan suntikan modal tambahan yang diberikan pada korban terdampak Lumpur Lapindo. Anggaran tersebut merupakan sisa pencairan sebesar Rp54,3 triliun yang memang belum terserap.
“‎Komisi XI menyetujui pencairan kekurangan dana talangan lumpur Lapindo Rp 54,3 miliar di APBN-P 2016,” kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng saat membacakan kesimpulan rapat kerja bersama Menteri Keuangan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/10) malam.
Namun, kesepakatan tersebut harus melalui perdepatan yang panjang. Anggota Komisi XI DPR, Achmad Hatari mempermasalahkan penganggaran Rp54,3 miliar di APBN-P 2016 untuk tambahan dana talangan korban lumpur Lapindo, yang mana adalah kekurangan dari hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp827,72 miliar dikurangi penyerapan dana Rp773,38 miliar.
“Tapi masalah baru yang muncul adalah tuntutan warga bukan rumah tangga tapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum ada penyelesaian. Kalau kita setujui pencairan ini, berapa lagi yang akan kita suntik untuk menalangi lumpur Lapindo di tahun-tahun mendatang, kasihan rakyat yang jadi korban,” tutur Hatari.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pendapat-pendapat yang muncul dari anggota Komisi XI dengan penjelasan secara rinci. ‎Menurutnya, kasus dana talangan korban lumpur Lapindo cukup rumit karena permasalahan ini sudah terjadi sejak dirinya pertama kali menjabat sebagai Menkeu.
“Lapindo ini memang rumit, tapi pesannya negara harus hadir‎ untuk membayarkan dana talangan dan PT Minarak Lapindo Brantas punya kewajiban membayar atau melunasinya. Jadi ini bukan uang yang hilang dari negara,” ujar Ani.
Dijelaskan Ani, dari usulan pembelian tanah Rp781,66 miliar, ternyata verifikasi BPKP mencatat kebutuhannya lebih tinggi untuk pembayaran dana talangan, yakni sebesar Rp827,72 miliar. Sementara penyerapan dananya di 2016 sebesar Rp773,38 miliar.
“Jadi kekurangan Rp54,33 miliar dan ini sudah diusulkan masuk APBN-P 2016. Setahu saya angka ini berasal dari audit BPKP, dan Rp54 miliar ini merupakan implikasi,” tegas dia.
Sesudah dilakukan validasi pembayaran, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, muncul masalah berkas penerima dana talangan dan bukan hanya rumah tangga menjadi korban lumpur Lapindo tapi juga UMKM, sehingga ‎muncul kekisruhan.
Namun ditegaskannya pencairan dana talangan lumpur Lapirndo sesuai verifikasi BPKP tidak ada masalah. Untuk eksekusi atau pencairan dikembalikan ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), PT Minarak, dan warga untuk berunding.
“Tapi kalau berkas susah sah sesuai aturan dan administrasi yang berlaku, maka dana bisa dicairkan BPLS. Itu tidak ada masalah lagi. Tapi yang dipastikan kita tidak mencantumkan anggaran dana talangan Lapindo di 2017,” ucap dia.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengklaim pencairan dana talangan lumpur Lapindo sebesar Rp773 triliun terbilang sukses tanpa ada masalah hukum dan penyelewengan. Anggaran Rp54,3 miliar ini sudah ada di UU APBN-P 2016.
“Jadi sebenarnya anggaran Rp 54,3 miliar ringan, kecil. Sesuatu yang tidak perlu diributkan,” kata Kepala BPLS.
Pernyataan BPLS tersebut menyulut emosi Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem, Johny G Plate. “Ini sesuatu yang kami ributkan pak. Kita talangi terus lumpur Lapindo, rakyat yang jadi korban menderita,” tegas Plate.
“Kalau dibilang Rp54 miliar kecil, uang ini bisa buat bangun sekolah yang rusak. Jadi jangan bilang kecil,” tambah Anggota Komisi XI yang lain.
(metrotvnews/data2)
Discussion about this post