Cegah Pungli, Pelayanan Publik Sebaiknya Gunakan Sistem Online

Ilustrasi
agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Pemerintah diminta untuk menerapkan sistem online dalam semua fasilitas pelayanan publik. Hal tersebut untuk mencegah adanya praktik pungutan liar (pungli).

Hal itu seperti diungkapkan pengamat kebijakan publik‎ Agus Pambagio. Pasalnya, saat ini praktik pungli sudah merangsek ke jajaran aparat penegak hukum.

“Semua sistem pelayanan publik harus di-online-kan sajalah. Ya mendesak karena itu salah satu mengurangi atau mencegah untuk pungli. ‎Karena mau diapain, orang aparat keamanannya juga pungli,” ujar Agus saat berbincang dengan Okezone, Minggu (16/10/2016).

Sementara itu, terkait maraknya praktik pungli di Indonesia, Agus mengungkapkan, itu karena selama ini sejumlah oknum pejabat negara dominan menjadi aktor yang bermain di dalamnya.

Advertisement

“Nah, sebenarnya itu orang cari kesempatan saja. Nah, itu kaya maling, ditangkep aja. Kan enggak bener. Nah sistemnya harus online, itu mengurangi (pungli-red). Kebijakan publik online harus dijaga,” ucapnya.

Sekadar diketahui, enam oknum pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tertangkap tangan melakukan praktik pungli beberapa waktu lalu.

Selain oknum pejabat Kemenhub, sejumlah anggota polisi juga kedapatan terlibat dalam praktik pungli di sejumlah daerah Indonesia dengan berbagai kasus.