Kadis TRTB Diduga Kongkalikong Dengan Pengusaha Center Point

WOL Photo/Ega Ibra

MEDAN, WOL – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Medan, Bobby O Zulkarnaen, menyesalkan pernyataan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Syamporno Pohan, yang mengaku bangunan Centre Point belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) namun belum diberikan sanksi.

Di balik sikap diam Kadis TRTB, Bobby menuding telah terjadi kongkalikong antara pengembang Centre Point dengan Kadis tersebut. Sebab, menilik ke kasus-kasus bangunan lainnya yang tidak memiliki IMB, Dinas TRTB dengan tegas melakukan tindakan pembongkaran maupun ketok cantik.

“Kalau rumah masyarakat tidak memiliki IMB, cepat mereka menindaknya. Ini bangunan yang begitu besar, tidak bisa mereka membongkarnya. Jangankan untuk membongkar, menghentikan proses pembangunan saja tidak berani. Saya menilai pasti ada sesuatu yang telah diterima Kadis TRTB dari pengembang. Kalau tidak, hanya orang bodoh dan orang gila yang percaya, Syamporno tidak terima sesuatu,” sindirnya menyikapi pernyataan Syamporno dalam Pansus LPj APBD Kota Medan tahun 2015 beberapa waktu lalu.

Bobby berharap, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, dapat mengevaluasi kinerja Syamporno sebagai Kepala Dinas TRTB Kota Medan. Sebab kepemimpinan Syamporno, sama sekali tidak mendukung slogan Eldin-Akhyar Medan sebagai Rumah Kita.

“Kalau ada upaya pembiayaran seperti ini, sama saja tidak mendukung slogan Eldin. Saya menilai Syamporno layak dievaluasi karena tidak mampu menjalankan tugas fungsi dalam mengawasai persoalan di dinas TRTB,” tegasnya.

Advertisement

Apalagi, buntut dari pembiaran Syamporno tersebut menimbulkan Pemko Medan kehilangan PAD hingga Rp44 miliar. “Dia bilang tidak bisa menindak karena sudah masuk ranah hukum. Seharusnya dia juga berani tegas kepada pengembang untuk menghentikan aktifitas pembangunan. Jangan karena ini masuk ranah hukum, mereka bisa suka-suka bangun di Medan. Harus sama-sama kita hormati proses penyidikannya hingga tuntas,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas TRTB Kota Medan, Syampurno Pohan mengaku Pemko Medan tidak dapat mengambil retribusi dari Centre Point yang terletak di jalan Jawa Medan sebesar Rp44Miliar, karena tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan.

“Sampai saat ini Centre Point belum memiliki IMB dari Pemko Medan. Kita sudah dua kali melakukan pembongkaran dan menyurati pihak terkait sebanyak enam kali. Namun karena permasalahan ini sudah memasuki ranah hukum, kita tidak dibenarkan lagi untuk mengusut tuntas persoalan tersebut,” ungkapnya saat mengikuti rapat panitia khusus LPj Walikota Medan tentang penggunaan APBD tahun 2015 di DPRD Kota Medan Selasa (20/9) lalu.

Menanggapi itu, anggota pansus LPj APBD 2015, Zulkarnaen Yusuf menilai Dinas TRTB tebang pilih dalam menindak bangunan bermasalah. Sebab Center Point tetap beroperasi meskipun Pemko Medan tidak mengeluarkan surat izin. (wol/mrz/data2)

Editor: Agus Utama