DPRD Desak BPK Usut Pelepasan Aset SMPN 7

Anggota DPRD Medan, Hendrik Halomoan Sitompul. (WOL Photo/Muh. Rizki)
Iklan

MEDAN, WOL – Anggota DPRD Medan, Hendrik Halomoan Sitompul, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusut dugaan pelepasan aset lahan SMPN 7 Medan. Selain itu, terkait pengalokasian anggaran pembangunan/rehab gedung agar ikut ditelusuri keabsahannya dan investigasi lapangan.

“Kita minta BPK mengusut status aset SMPN 7 Medan. Dan hasil pemeriksaan supaya dilanjutkan ke institusi penegak hukum. Begitu juga soal pembangunan/rehab gedung yang biayanya dari APBD Pemko Medan agar diaudit. Sangat janggal, aset yang sudah dinyatakan lepas namun dibangun lagi, ada apa,” ujarnya, Kamis (22/9).

Menurutnya, Pemko Medan harus transparan soal aset SMPN 7 Medan dan dasar melakukan rehab kembali. “Apa pun alasannnya Pemko Medan harus peduli dengan pendidikan yang membangun karakter anak bangsa. Untuk itu, kebijakan Pemko Medan jangan sampai meresahkan siswa dan orang tua siswa SMPN 7,” tegas pria yang duduk di Komisi B DPRD Medan ini.

Sebelumnya, Kabag Aset Pemko Medan, Agus Suriyono, pekan lalu mengaku bahwa aset SMPN 7 Medan yang terletak di Jalan H. Adam Malik Medan sudah berpindah tangan ke pihak ketiga. Sementara pengamatan sejumlah wartawan, Rabu (21/9) kemarin, gedung lama SMPN 7 sudah dirobohkan dan sedang berlangsung pembangunan gedung baru. Sedangkan anggaran pembangunan berasal dari APBD Pemko Medan yang dikerjakan Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim).

Terkait status aset lahan SMPN 7 Medan dalam beberapa tahun belakangan ini sudah santer dibicarakan. Namun hingga saat ini belum ada secara resmi dari penjelasan Pemko Medan.

iklan

Sekedar mengingatkan, data yang diperoleh wartawan pada tanggal 15 Juni 2011, oknum mengaku nama Sudarto mengklaim selaku pemilik lahan seluas 6.780 M2 yang saat ini lokasi SMPN 7 dan SD.

Sudarto mengirimkan surat ke Ketua DPRD Medan memohon rekomendasi persetujuan pengalihan/pindah lokasi SMPN 7, SD Inpres dan Dinas Pendidikan Kecamatan Medan Barat. Namun hingga saat ini sejumlah awak media belum berhasil mendapatkan informasi terkait hasil persetujuan dewan terhadap surat pemohon tersebut.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan