DPRD: Bangunan SMPN 7 Medan Harus Stanvas

WOL Photo/M. Rizki
Iklan

MEDAN, WOL – Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, mendesak agar bangunan baru SMPN 7 di Jalan H Adam Malik distanvaskan (berhenti sementara, red). Pasalnya hingga saat ini bangunan tersebut berdiri tanpa izin.

“Pembangunan gedung SMPN 7 harus distanvaskan sebelum ada izin. Dinas TRTB harus tegas menegakkan aturan. Jangan bangunan gedung berbiaya miliaran rupiah tanpa izin dibiarkan. Sementara bangunan rumah warga satu unit saja menyalahi izin terus dibongkar. Itu kan tak adil, TRTB harus tunjukkan kinerjanya selaku fungsi pengawasan,” tegasnya menyikapi masih berjalannya pembangunan gedung baru di SMPN 7, Selasa (27/9).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan kalau setiap pembangunan diharuskan mengurus SIMB tanpa terkecuali. Hanya saja, perbedaan jumlah besaran retribusi dari fungsi atau peruntukan bangunan. “Semua harus ada SIMB, jika bangunan pemerintah mungkin retribusi nol, yang pasti harus urus izin,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini sedang berlangsung pembangunan gedung SMPN 7 Medan. Gedung lama SMPN 7 sudah dirobohkan dan sedang berlangsung pembangunan gedung baru. Sedangkan anggaran pembangunan berasal dari APBD Pemko Medan yang dikerjakan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Medan.

Sebelumnya, anggota DPRD Medan, Hendrik Halomoan Sitompul, sudah menyoroti terkait pembangunan gedung tanpa izin. Anggota DPRD Medan dari Fraksi Demokrat ini meminta Dinas Perkim transparan dan dasar apa sehingga terjadi rehab. Karena dengan adanya rehab saat ini mengundang sejumlah pertanyaan dan meresahkan murid dan orang tua siswa SMPN 7 Medan.

iklan

“Kita desak Dinas Perkim harus klarifikasi, dugaan tidak terbitnya SIMB dikarenakan status pemilik lahan yang simpang siur. Pemko harus transparan,” pungkasnya.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan