Terlibat Money Politics, Calon Kepala Daerah Diskualifikasi

foto: Waspada
Iklan

BANDA ACEH, WOL – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas, mengingatkan peserta Pilkada Aceh tidak melakukan politik uang (money politics) dalam pemilihan kepala daerah. Menurutnya, politik uang akan merusak demokrasi dan dipastikan calon terpilih merusak amanah rakyat.

“KPU telah menegaskan bila ada pasangan calon kepala daerah terbukti melakukan politik uang, maka didiskualifikasi dari peserta pilkada,” sebut Sigit saat peluncuran Pilkada serentak Aceh yang dilaksanakan 15 Februari 2017 di Gedung AAC Dayan Dawood, Unsyiah, Selasa (2/8).

Dia mengajak semua elemen masyarakat menjaga stabilitas politik di daerah agar perdamaian tetap terjaga. Perdamaian harus menjadi pondasi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan yang baik, perdamaian itu tidak bisa tercipta di tingkat KIP/KPU saja. “Kita harus sepakat menjaga perdamaian,” harapnya.

Sigit juga berpesan kepada KIP dan Panwaslih di Aceh agar senantiasa menjaga profesional integritas penyelenggaraan. Sigit meminta mereka tidak melakukan dan menerima hal-hal yang terlarang. Pasalnya, kepercayaan publik akan menurun andai panitia tidak bekerja baik.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, mengimbau semua pihak yang akan menjadi peserta Pilkada tidak melakukan tekanan dan intimidasi. Zaini meminta semua pihak menjaga demokrasi dan memelihara stabilitas politik di Aceh sekaligus kedamaian dan memberi kesempatan semua pihak mewarnai demokarsi di Aceh ke arah yang baik.

iklan

“Saya juga minta KIP bekerja profesional dan non partisan guna menyukseskan pilkada damai aman dan nyaman,” kata Zaini yang kembali mencalonkan diri sebagai gubernur.

Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, mengatakan rakyat Aceh memiliki hak penuh menentukan pilihannya sebagai pemimpin. Suara rakyat adalah segala-galanya karena merupakan amanah yang diemban dan harus dijalankan dengan baik oleh kepala daerah terpilih.(wol/aa/waspada/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Iklan