Reshuffle Menteri dan Kembalinya Kartel Politik

Antara
Iklan

JAKARTA, WOL – Bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam pemerintahan Joko Widodo membuat kabinetnya menjadi tambun, gemuk dan diwarnai politik dagang sapi. Sistem presidensial dengan multi partai memang menggelisahkan. Politik kartel kembali mengemuka dengan politik dagang sapinya. Apa yang terjadi?

Sejak bergabungnya Golkar, PAN, dan PPP dalam koalisi pemerintah, Jokowi mengulang lagu politik lama dengan mendesain koalisi pemerintah yang mendapat dukungan mayoritas di DPR hingga mencapai 69 persen.

Koalisi pemerintah yang terdiri tujuh partai dan mencapai 69 persen atau 386 kursi dari 560 kursi di parlemen berpotensi menjadi kekuatan hegemonik yang bakal melumpuhkan sikap kritis DPR terhadap pemerintah.

Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik dari UIN Jakarta, menilai perombakan kabinet jilid kedua ini menjadi pertanda menguatnya kembalinya the ruling cartel (politik kartel) yang sejak lama menjadi karakter perpolitikan pasca reformasi.

Politik transaksional alias politik dagang sapi pun tak terelakkan karena Golkar dan PAN, sebagaimana PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan PPP, tak mau ketinggalan kereta kekuasaan. Diluar pagar kekuaasaan semua parpol koalisi Jokowi itu merasa tidak ada uang,tak ada kegiatan dan minus kehormatan. Oposisi dianggap bukan tradisi, malah jadi daging penuh duri.

iklan

Bergabungnya Golkar dan PAN membuat Jokowi sukses melakukan rekonsolidasi politik di tingkat elite dan massa, dan sudah seharusnya dia tampil lebih presidensial dalam mengambil keputusan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bahaya politik kartel kian nyaring, karena politik kartel akan membuat partai-partai cenderung melakukan kolusi kolektif untuk memperebutkan rente. Sekali lagi, ekonomi rente.

Terjadilah apa yang disebut akademisi Dan Slater dari Universitas Chicago,AS sebagai “jebakan akuntabilitas” (accountability trap) di mana parlemen yang dikuasai oleh kubu pemerintah gagal melakukan fungsi-fungsi check and balances.

“Alarm ancaman politik kartel ini harus kita bunyikan terus,” kata Burhanuddin Muhtadi.

Dalam politik kartel, terjadi perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif, aroma promiscuous power-sharing (pembagian kue kekuasaan) terjadi dalam ruang-ruang tertutup secara masif dan anggaran publik menjadi bancakan bersama.

Bancakan duit rakyat di APBN itulah yang membuat masa depan ekonomi rakyat memuram durja karena dana APBN bakal lebih banyak untuk melayani kepentingan kaum elite politik dan ekonomi bisnis besar yang kian terkonsolidasi di balik punggung Jokowi. Masuknya Neoliberalisme ke dalam Kabinet Kerja melalui Sri Mulyani makin melengkapi realitas pahit ini. Apa boleh buat, rakyat tetap gigit jari, dan Nawacita dan Trisakti PDIP hampir pasti tinggal janji kosong di siang bolong.

Jangan kaget kalau di bawah Jokowi, pengangguran bakal meluap, PHK terus menghantui, ekonomi rakyat merosot dan kesulitan ekonomi makin menjadi-jadi. Dan celakanya, Jokowi bakal maju untuk periode kedua nanti dengan target 10 tahun berkuasa di atas penderitaan rakyatnya sendiri.

“Mau apa lagi? Toh dia mungkin tak tahu diri, wong maunya kuasa dan kuasa lagi,” kata Muhamad Nabil analis politik dan mahasiswa pasca sarjana STF Driyarkara. (inilah/bbs/data1)

Iklan