PPP Minta Kebijakan Para Menteri Harus Pro Rakyat

viva.co.id
Iklan

JAKARTA, WOL – Anggota Komisi IX DPR Muhammad Iqbal mengatakan, para menteri di kabinet Presiden harus mengelaurkan kebijakan yang pro terhadap rakyat, salah satunya kebijakan mitra Komisi IX DPR yaitu Kementrian Tenaga Kerja.

“Bagaimana kedepan kebijakan lebih pro kepada pekerja,” kata Iqbal, Minggu (31/7).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP ini menambahkan, mungkin selama ini Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mengangap kebijakannya sudah adil terhadap pengusaha dan pekerja.

“Dia menganggap kebijakan baik untuk kedua belah pihak, tapi dia harus lebih pro pekerja,” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melakukan reshuffle dan rotasi jabatan sejumlah Menteri. Terdapat sembilan Menteri baru dan tiga Menteri lama yang jabatannya dirotasi. Yaitu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro sebagai Kepala Bappenas, Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan, Muhadjir Effendy sebagai Mendikbud, Enggartyasto Lukita sebagai Mendag. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Asman Abnur sebagai Menpan-RB, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Wiranto sebagai Menko Polhukam.(inilah/data1)

iklan
Iklan