Pengamat: Gaji dan Tunjangan Besar, DPRD Tak Perlu Jatah BBM

WOL Photo/Ega Ibra
Iklan

MEDAN, WOL – Pengamat Sosial dan Politik Sumateta Utara, Agus Suriadi, menilai bahwa para wakil rakyat tidak perlu cemas soal dihapusnya uang bahan bakar minyak (BBM) untuk sisa masa jabatan ke-50 anggota DPRD Medan. Pasalnya, gaji maupun tunjangan yang mereka terima tidaklah sedikit.

“Kerja mereka kan tidak begitu berat. Mereka hanya melakukan peninjauan untuk menjumpai konsitituen pada saat reses di daerah pemilihan masing-masing. Udah gitu, wilayah Kota Medan pun tak begitu luas,” katanya, Minggu (7/8).

Sementara itu, Kepala Bagian Aset dan Perlengkapan Setdako Medan, Agus Suriyono, menjelaskan pemberhentian jatah minyak kepada pimpinan dan anggota DPRD Medan sesuai rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pihaknya juga sudah mengirim surat edaran kepada DPRD Medan terkait hal itu.

“Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler, keuangan, pimpinan dewan dan anggota dewan. Itu sesuai temuan BPK bahwa dewan tidak dapat lagi menerima jatah BBM dan perawatan mobil dinas,” terang Agus.

Di sisi lain, Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri Lubis, menegaskan tidak bisa menyahuti sikap penolakan anggota dewan. Sebab dikatakan Syaiful, pihaknya hanya menjalankan rekomendasi yang diberikan BPK. “Seandainya mereka (dewan,red) menolak, inikan ada dasarnya. Kalau soal penolakan silahkan buat argumentasi,” katanya.

iklan

Menurutnya penolakan anggota dewan soal ini akan pihaknya sampaikan ke BPK. Termasuk adanya informasi anggota dewan harus membayar pemakaian selama tiga tahun ini, karena temuan dimaksud sejak tiga tahun yang lalu. Tetapi saat disinggung soal itu, mantan Kepala Bappeda Kota Medan ini tidak mau berkomentar. “Merekalah (BPK) yang tahu. Kalau dikembalikan, silahkan memberikan,” katanya.

Menyikapi keputusan ini, muncul reaksi yang beragam dari para wakil rakyat tersebut. Pada berita sebelumnya, anggota dari Fraksi PDIP, Boydo HK Panjaitan, sempat kecewa dengan temuan itu. Dia menganggap, masalah yang diurusi BPK RI terlalu kecil. Masih banyak temuan yang  lebih besar lagi untuk di periksa.

“Kalau memang itu regulasinya, secara pribadi dirinya mengikuti aturan saja. Sebab kebijakan yang diputuskan Pemko Medan merupakan hasil temuan BPK. Sudah saya baca edarannya. Saya secara pribadi tidak mempermasalahkan,” ujar Wakil Ketua Komisi D dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jumadi.

Untuk diketahui, jatah minyak yang biasa didapatkan anggota dewan sebanyak 100 liter per bulan. BBM itu diberikan berupa kupon dengan jenis Pertamax. Sedangkan informasi lainnya menyebutkan, anggota dewan mendapat 13 kupon atau seharga Rp1,3 juta perbulannya. Pemberian anggaran BBM ini diluar gaji pokok dewan senilai Rp21.514.565. (wol/mrz/data1)

Editor: Agus Utama

Iklan