JAKARTA – Hari ini, Senin 22 Agustus 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana perkara pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengenai cuti selama masa kampanye.
Pengujian UU Pilkada mengenai cuti kampanye ini diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan nomor perkara 60/PUU-XIV/2016. Sidang tersebut akan digelar di ruang sidang MK sekira pukul 11.00 WIB.
Sebelumnya, Ahok merasa keberatan dengan aturan cuti kampanye. Padahal, aturan itu tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Dalam UU itu diatur, calon gubernur dan wakil gubernur yang menjabat harus mengambil cuti selama masa kampanye.
Hal itu tertuang dalam Pasal 70 Ayat 3, yang berbunyi, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
(Baca Juga : Sandiaga Uno: Ahok Harus Cuti saat Kampanye!)
Sementara itu, kebijakan Ahok untuk menolak cuti saat kampanye menuai protes dari berbagai kalangan. Hal itu dikhawatirkan akan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan disaat masa kampanye Pilkada mendatang. Hal itu mengingat dirinya adalah berstatus petahana.Selain itu, MK akan menggelar sidang pengujian UU MA dan UU MK mengenai pengisian jabatan hakim MA dan hakim MK pada pukul 14.00 WIB.
Berikut adalah bunyi lengkap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 70, yaitu
1. Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan
perangkat desa atau sebutan lain/perangkat
Kelurahan.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
4. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.
5. Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.
Discussion about this post