Menkeu Tunda Rp290 M DAU Sumut

WOL Photo
Iklan

MEDAN, WOL – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) memutuskan untuk menunda penyaluran sebagian transfer ke daerah.

Dalam PMK No: 125/PMK.07/2016 tanggal 16 Agustus 2016 itu disebutkan, penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud, didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir 2016 yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang.

Sumut menjadi salah satu dari 169 daerah yang ditunda penyaluran DAU-nya sebesar Rp72,6 miliar/bulan. Penundaan penyaluran sebagian DAU dilakukan untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember 2016. Menanggapi hal ini, Sekdaprovsu Hasban Ritonga mengatakan pendapatan Pemprovsu tentu berkurang untuk empat bulan terakhir, sehingga pihaknya akan efisiensi belanja.

“Tinggal kita mencari belanja mana yang harus kita tunda, belum kita putuskan. Sebenarnya kebijakan nasional ini sudah menjadi legalitas atas dasar hukum kepada kita untuk melakukan penundaan bagi hasil pajak. Tapi kan bagi hasil pajak kita sudah berkomitmen dari tahun-tahun lalu, kalau tahun ini sudah harus kita selesaikan. Tapi tahun berjalan ini, bagaimana kita bisa menyelesaikan kalau sekitar Rp290 milliar (empat bulan) ditunda pemerintah pusat?” katanya, Kamis (25/8).

Menurutnya, penundaan DAU dari pemerintah pusat sangat begitu terasa, karena di tahun ini sudah ada floating untuk belanja sesuai prediksi pendapatan Pemprovsu.

iklan

“Tentu belanja akan disesuaikan. Tapi kalau hak-hak normatif pegawai atau gaji pegawai mudah-mudahan tidak masalah, karena itu prioritas utama,” ujarnya.

Pemprovsu, lanjutnya, akan mengeliminir resiko yang paling kecil pada kepentingan masyarakat dalam penundaan belanja Pemprovsu. “Kalau di kabupaten/kota mungkin berpengaruh pada pembangunan, karena mereka yang dapatkan itu berkurang. Mungkin jika pembangunan belum proses lelang, mungkin itu bisa ditunda,” ungkapnya.

Menurut Hasban, penundaan DAU dari pusat ke Pemprovsu bukan karena kealpaan dan tata kelola keuangan yang salah, sehingga termasuk diberlakukannya penundaan penyaluran DAU.

“Justru analisis mereka, Pemprovsu masuk daerah yang aman kalau dilakukan penundaan. Tapi bukan berarti kita dalam keadaan surplus, kita justru dalam kondisi masih membayar hutang,” tuturnya menambahkan Pemprovsu sendiri sudah mengirimkan surat ke Kemenkeu untuk mendapat dispensasi.

“Kita sudah sampaikan kronologis tentang keuangan kita lalu memohon agar mendapat dispensasi karena kita sesungguhnya masih punya utang,” pintanya.

Selain dana bagi hasil, lanjutnya lagi, proyek pembangunan yang belum proses lelang dan sifatnya tidak prioritas sekali. “Tetapi arahan Pak Gubsu, infrastruktur jalan sifatnya sangat krusial, tapi kita lihat nanti kekuatan kita dengan tertundanya DAU sebesar R290 milliar. Kemudian yang sifatnya seremonial, mungkin ini yang ditunda,” imbuhnya.

Kabag Kas Daerah (Kasda) Provsu, Raja Indra Saleh, mengatakan hingga saat ini pihaknya juga memang masih konsultasi ke Kemenkeu terkait penundaan DAU tersebut.(wol/aa/waspada/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Iklan