MEDAN, WOL – Meliana yang disebut sebagai ‘biang kerok’ kerusuhan hingga terjadi aksi pengrusakan dan pembakaran tempat ibadah di Tanjungbalai, lolos dari jeratan hukum dan tidak jadi tersangka. Pasalnya, nama Meliana tak muncul dari 12 tersangka yang sudah ditetapkan polisi namanya.
Menelusuri informasi akurat terkait kerusuhan di Tanjungbalai, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut membentuk tim untuk turun ke Kota Kerang tersebut.
Selain tim turun, PWM Sumut meminta aparat kepolisian menegakkan UU No 7/2012 tentang penanganan konflik sosial. Menurut Wakil Ketua PWM Sumut, Abdul Hakim Siagian, peristiwa kerusuhan di Tanjungbalai itu, mendorong semua instansi termasuk kepolisian, dapat memberikan perhatian serius untuk penyelesaian tuntas.
“Tim sudah turun ke Tanjungbalai. Tujuannya, untuk ikut kontribusi. Penyelesaian ini harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Penanganan konflik di UU No 7 tahun 2012 ini sudah dilengkapi dan dikuatkan dalam PP No 2 tahun 2015. Hemat kami, itu sudah cukup komprehensif,” kata Abdul Hakim didampingi Ketua Majelis Hukum dan HAM PWM, Faisal di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Sisimangaraja, Medan, Senin (1/8).
Dia seolah meminta aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan untuk memegang teguh UU No 7/2012 tentang penanganan konflik tersebut. Menurutnya, melalui pendekatan kepada semua tokoh yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika, persoalan itu dapat diselesaikan.
Dia juga menyatakan, roda perekonomian di Tanjungbalai itu dikenal tinggi dan melaju pesat. Selain itu, lumbung Dai dan Qori internasional juga banyak berasal dari Tanjung Balai.
Dia menambahkan, etnis China yang disebut Tionghoa pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika reformasi, mereka lolos dari sasaran. Artinya, saat gejolak reformasi, tempat ibadah di Tanjungbalai, jauh dari gangguan. Menurut dia, Tanjungbalai juga sebagai pintu masuk Sumut melalui pesisir. Alhasil, sejumlah barang ilegal maupun narkoba, dapat bebas masuk dari Tanjungbalai.
“Penyelesaian Tanjungbalai gunakan prinsip, asas-asas UU penyelesaian konflik sosial yang bertumpu dengan kearifan lokal, melibatkan tokoh masyarakat, lalu kemudian tanggung jawab, peran negara, keadilan dan tidak parsial sekali lagi,” kata Abul Hakim.
Dia mendesak, aparat penegak hukum dapat menegakkan norma-norma UU tentang penyelesaian konflik tersebut. Jika melalui pendekatan normatif, kata Abdul Hakim, tak dapat menuntaskan persoalan. Melainkan, akan menyulut konflik lebih lanjut ke luar daerah Tanjungbalai.
“Melalui penanganan konflik sosial, problem Tanjungbalai tuntas, dari hulu ke hilir. Harapannya, agar memandang Tanjungbalai jangan diujung kuku. Jangan diakhir satu rangkaian beberapa peristiwa. Latar belakang, sebab musabab-nya (juga dilihat). Gunakan UU penanggulangan konflik untuk mengatasinya dan menyelesaikannya,” tutupnya.
Sementara, Polres Tanjungbalai terus melakukan penyidikan. Semula 12 tersangka ditetapkan, kini sudah menjadi 17 tersangka.
“8 tersangka terkait kasus penjarahan dan 9 tersangka pengrusakan,” jelas Kapolres Tanjungbalai, AKBP Ayep Wahyu Gunawan.
Menurut Ayep, sejauh ini kondisi di Tanjungbalai mulai berangsur pulih. Tercipta situasi kondisi aman dan terkendali. Toko-toko yang semula tutup, pun sudah kembali beraktifitas normal. Begitu juga dengan tempat ibadahnya.
“Siang tadi pembersihan di klenteng. Yang dirusak juga sudah dipulihkan. Kami bersama semua element masyarakat termasuk TNI dan Polri,” tuturnya.
Disinggung Meliana yang bebas dari jeratan tersangka karena disebut-sebut sebagai ‘biang kerok’, menurut Kapolres, warga keturunan itu diproses secara terpisah. Begitu pun, Polres Tanjungbalai, tetap melakukan pendalaman proses hukumnya dengan melibatkan saksi-saksi ahli.
“Dia (Meliana) kita proses tersendiri. Dia statusnya sebagai terlapor. Dia diduga menghina dan dia saat ini masih di Polres meminta perlindungan, karena terjadi hal-hal lain. Dia juga tidak bicara kepada orang, makanya masih di dalami kasus penganiayaannya. Perlu saksi ahli (untuk membuktikan) kata menghina atau tidak,” pungkasnya.(wol/lvz/data2)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post