KPK Diminta Ambil Alih Kasus Korupsi Mantan Kadispenda Sumut

Ilustrasi (dok. WOL)

MEDAN, WOL  – Untuk menangani kasus dugaan korupsi senilai Rp2,5 miliar yang disinyalir melibatkan Rajali, saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Sumut, Polda Sumut tidak perlu meninggu laporan dari masyarakat.

“Begini, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan hasil audit, maka akan diberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjutinya. Mengembalikan semua indikasi kerugian negara yang jadi temuan itu. Jika dalam waktu 60 hari itu tidak dilanjuti, kerugian negaranya tidak dikembalikan, maka penegak hukum baik itu Polda Sumut ataupun kejaksaan, bisa mengambil tindakan untuk mengusut kasus itu. Berita di media saja, itu sudah bisa dijadikan bahan untuk melakukan penyelidikan,” terang anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, Selasa (2/8).

Lebih lanjut dikatakan Sutrisno, pihaknya akan melakukan evaluasi atas temuan BPK tersebut.

“Langkah DPRD, mulai tanggal 4 sampai 9 Agustus ini akan melakukan evaluasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK itu. Agar ke depannya, penegak hukum bisa melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Diungkapkan, Rajali merupakan orang kuat dan menyimpan sesuatu. Di mana Erry Nuradi, selaku Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) mustahil tidak mengetahui temuan BPK itu. Karena sejatinya, hasil audit BPK itu selalu diberikan kepada kepala daerah.

Advertisement

Anehnya lagi, bukannya mencopot Rajali, Erry malah cuma memindahkan Rajali menjadi Kadis Sosial, yang notabene strata eselonnya sama, yakni sama-sama eselon II.

“Hasil audit BPK ini tidak pernah dijadikan evaluasi oleh Gubernur. Tapi tidak ada tindakan tegas, misalnya dengan mencopotnya, atau setidaknya tidak memberikan jabatan kepada yang bersangkutan. Ini malah cuma dipindahkan, itupun statusnya sama,” sebutnya.

Tidak tersentuhnya Rajali oleh hukum dan Gubsu Erry Nuradi, sambung politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, sempat menyebutkan jika Rajali adalah orang kuat dan memiliki banyak catatan rahasia yang dipegangnya.

“Sepertinya memang kuat dan menyimpan sesuatu dia (Rajali) ini. Sehingga tak tersentuh. Tapi harusnya, di mata hukum tidak ada istilah kuat. Semuanya harus sama di mata hukum,” bebernya.

Melihat fakta itu, Sutrisno pun menyarankan agar kasus yang bersumber dari temuan BPK itu sebaiknya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Polisi ataupun jaksa harusnya bisa menindaklanjuti itu, tapi nyatanya penegak hukum tak bisa diharapkan untuk menangani kasus itu. Jadi mungkin sebaiknya bisa dijadikan elemen masyarakat untuk melaporkannya ke KPK,” sarannya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Sumut menegaskan siap menangani kasus yang diduga melibatkan mantan Kadispenda Sumut yang sekarang menjabat Kadis Sosial Sumut, Rajali, bersumber dari LHP BPK RI dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemprovsu tanggal 5 Februari 2016 yang ditandatangani Penanggungjawab Pemeriksaan BPK yang menyebutkan ada empat item proyek yang berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp2,5 miliar lebih.

Terkait hal itu, sayangnya tak satupun dari tiga nomor telepon seluler (ponsel) milik mantan Kadispenda Sumut yang sekarang menjabat Kadis Sosial Sumut, Rajali, aktif ketika dihubungi. Baik itu, 08116000xxx, 082116681xxx dan 082133135xxx. (wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN