PARAPAT, WOL -Â Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan mengimbau 7 kabupaten pemilik Danau Toba serius mendukung program pemerintah dalam pengembangan Danau Toba sebagai destinasi wisata bertaraf internasional.
Imbauan tersebut disampaikan Luhut dalam acara penutupan Kompetisi Paduan Suara Internasional The 1st North Sumatra International Choir Competition (NSICC) di Open Stage Parapat, Simalungun, Sabtu (24/7) malam.
Luhut menyatakan, NSICC merupakan salah satu kegiatan yang dapat menggelorakan Danau Toba sebagai destinasi wisata bertaraf internasional.
“Pemerintah serius mengembangkan Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional. Untuk itu, masyarakat yang ada di sekitar Danau Toba harus menyiapkan diri menyambut kehadiran wisatawan mancanegara,†pesan Luhut.
Secara tegas Luhut juga mengimbau masyarakat di sekitar Danau Toba untuk membiasakan diri mengedepankan pelayanan sebagai masyarakat sadar wisata. Luhut juga menegaskan, pemerintah akan menertibkan perusahan di kawasan Danau Toba yang dapat merusak lingkungan dan kualitas air Danau Toba.
“Keramba ikan tidak boleh ada lagi di Danau Toba. Karena itu bisa merusak kualitas air. Begitu juga Toba Pulp jangan sampai merusak lingkungan di sekitar Danau Toba. Zero tolerance untuk semua aktivitas yg mencemari danautoba(keramba/jaring apung) adalah pasti & tidak dapat ditawar.
TPL harus dibersihkan, Sumut, Tapanuli khususnya, terbuka untuk kehadiran industri tapi dengan syarat industri yang ramah lingkungan. Tidak masanya lagi pemerintah kalah dan disetir oleh korporasi. Korporasi yang harus ikut aturannya pemerintah, bukan sebaliknya. Karena itu, masyarakat juga kita harapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan Danau Toba,†sebut Luhut.
Sementara Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi meminta pelaksanaan NSICC digelar setahun sekali. Sebelumnya, pelaksanaan NSICC direncanakan akan berlangsung tiap dua tahun sekali yang terjadwal akan berlangsung di Istana Maimun dengan tuan rumah Kota Medan pada 2018 mendatang.
“Saya minta, NSICC digelar setahun sekali. pemerintah provinsi akan memasukkan anggaran pelaksanaan NSICC dalam APBD Sumut tahun anggaran 2017. Kegiatan ini sangat positif dalam merangsang tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara, terutama ke Danau Toba,†ujar Erry.
NSICC merupakan kompetisi bertaraf internasional, efektif dalam menggali bakat generasi muda dari seluruh penjuru Indonesia bidang tarik suara, termasuk melestarikan lagu-lagu daerah nusantara.
Anggota DPRD Sumatera Utara, Rony Reynaldo Situmorang dari Fraksi Partai Demokrat sangat mengapresiasi komitmen dan pernyataan Mennkopolhukam dan Gubsu.
“Saya sangat mendukung statement Gubsu dan Menkopolhukam dan berharap SKPD sepulang dari Parapat segera memikirkan, merencanakan dan merealisasikan janji Gubsu membuat 4 sampai 6 event acara khusus untuk pariwisata Danau Toba,” ujar Rony usai menghadiri penutupan NISCC di Parapat.
Ke depan saya mengharapkan SKPD, PU Bina Marga juga sedikit memberi perhatian lebih untuk kelayakan infrastruktur jalan provinsi yang menjadi akses ke Danau Toba,” Rony Reynaldo.
Lanjut Rony, masyarakat dari Kisaran, Rantau, Labuhan dan sekitarnya (pesisir pantai timur) yang ingin berwisata ke Danau Toba, terpaksa harus memilih rute memutar melalui tebing tinggi karena belum tersedianya akses jalan yg memadai dan dapat memperpendek jarak tempuh mereka menuju Dana Toba.
Kondisi penerangan jalan juga kata Rony, harus diperbaiki, sangat minim kita lihat lampu Penerangan Jalan Raya pada semua akses jalan utama dan akses jalan sekunder menuju Danau Toba, tentu saja ini sangat mempengaruhi faktor keamanan berkendara.‎
Terkait keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) , Rony sangat mengapresiasi statement Menkopolhukam. “Penggunaan kata harus dibersihkan yang beliau gunakan dalam pidatonya, saya tangkap maknanya tegas, jelas dan tak bisa ditawar lagi. Bagi saya, tidak ada tawar menawar lain, izin konsesi HPH PT. TPL harus dicabut,” kata Luhut.
Rony mengajak semua stake-holder bergerak bersama bersuara mohonkan ke Menhut untuk meninjau ulang dan mencabut HPH PT TPL.
“Untuk apa dipertahankan keberadaan TPL di Sumut jika masyarakat tertindas, kearifan lokal tergadai, keasrian dan kelestarian hutan tergadaikan.
Penebangan kayu alam dan tanaman endemik di wilayah masyarakat adat mengakibatkan konflik sosial dan keresahan bagi anak bangsa yang sudah terlebih dahulu tinggal di sana jauh sebelum TPL datang.
IUPHHK dalam indikator kriteria sosialnya jelas mengamanatkan: menyertakan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan.
“Bagaimaa mungkin terwujud syarat kata menyertakan di atas, jika persawahan tradisional masyarakat yang menjadi satu-satunya sumber pangan untuk mengisi perut bagi masyarakat pun harus mengalah dengan datangnya TPL.
Walaupun mereka melakukan replanting, bagaimanapun juga penebangan pohon yang sudah berumur ratusan tahun pasti berdampak negatif pada keasrian dan keindahan jajaran perbukitan bukit seribu yang sepuluh tahun lalu masih tampak hijau,” tutup Rony.(wol/rdn/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post