Gubsu Diminta Evaluasi Kabiro Pemberdayaan Perempuan

WOL Photo
Iklan

MEDAN, WOL – Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu, Nurlela hingga kini belum mengetahui apa yang harus diperbuatnya dalam menanggulangi permasalahan maraknya anak jalanan dan juga perdagangan perempuan di Sumut.

Nurlela mengatakan bahwa dirinya masih baru menjabat sebagai Kabiro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB, sehingga dirinya pun masih mempelajari tentang hal tersebut.

“Saya ini kan masih baru di sini, itu harus dicatat ya, saya masih baru. Jadi kalau ditanya apa langkah ke depan yang akan saya lakukan, kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana situasi di lapangannya, gimana kepedulian kita terhadap anak-anak itu. Karena tidak menutup kemungkinan hal ini juga berkaitan dengan anggaran yang kita miliki. Kalau kita datang gak pakai apa-apa, kan orang itu juga perlu kehidupan,” sebut Nurlela saat ditemui diruangannya, Rabu (13/7).

Dan soal anak jalanan, Nurlela pun melemparkan tanggung jawab tersebut kepada pihak dinas sosial.

“Soal anak jalanan, hal itu menjadi kewajiban dinas sosial. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya inikan baru memulai di sini. Nanti langkah awak lari 100, staf awak sendiri masih takut melihat awak. Ibu ini, awak masih di sini, ibu ini udah lari seribu. Yang ada staf awak pun jadi takut melihatnya. Makanya saya ini masih mempelajari mengenai TP2A,” jelas Nurlela.

iklan

Lebih jauh terkait langkah ke depan yang akan dilakukan Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB, Nurlela pun menyerahkan hal tersebut kepada kabid-kabidnya. Sebab, menurutnya, dirinya masih buta sama sekali dalam menangani persoalan tentang perempuan dan anak.

“Target ke depannya adalah bagaimana kepedulian kita terhadap anak, kaum wanita, mengenai hukumnya harus sama, bagaimana kuota wanita itu bisa sama dengan lelaki,” terang Nurlela seraya berharap agar organisasi-organisasi kewanitaan yang ada di Sumut dapat lebih berperan aktif dalam menyuarakan keterlibatan perempuan dalam sistem pemerintahan.

Direktur Sumut Institut, Osril Limbong mengatakan bahwa selaku salah satu SKPD dalam sistem pemerintahan, tidak seharusnya Nurlela mengatakan bahwa ia tidak mengetahui langkah apa yang harus dilakukannya dalam menjalani jabatan yang dipercayakan Gubsu sebagai Kabiro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB.

“Sebagai seorang SKPD yang ditunjuk dan dipercaya pimpinan untuk menjalani bidang yang dijabatnya, tidak seharusnya Nurlela berkata demikian. Mengerti atau tidak, sebagai seorang pimpinan seharusnya ia yang menyusun program-program apa yang harus dilakukan oleh Kabid-Kabidnya. Bukan malah sebalikny, dimana ia menyerahkan program-program tersebut kepada Kabidnya,” jelas Osril saat dikonfirmasi, Kamis (14/7).

Terkait tindakan Nurlela sebagai kabiro yang menyerahkan program-program pemberdayaan perempuan, anak dan KB kepada kabid-kabidnya, Osril mengatakan bahwa tindakan tersebut jelas menunjukkan bahwa Nurlela tidak berkompeten dalam menduduki jabatannya sebagai Kabiro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB.

Untuk itu, Osril meminta Gubsu sebagai pucuk pimpinan pemerintahan di Sumut untuk kembali mengevaluasi kinerja dari para ke-12 pejabat eselon II yang baru dilantiknya pada Jumat (17/6) lalu.

“Dalam hal ini, kita minta Gubsu segera mengevaluasi kembali ke-12 pejabat eselon II yang baru dilantiknya pada Jumat (17/6) lalu. Sebab tindakan yang dilakukan Nurlela ini, tidak menutup kemungkinan juga terjadi terhadap 11 pejabat eselon II lainnya yang juga dirotasi oleh Gubsu guna memperbaiki kinerja dari jalannya roda pemerintahan di Sumut ini,” pungkas Osril.(wol/rdn/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan