Beranda Fokus Redaksi “Tarif Listrik Rumah Tangga Tak Boleh Naik”

“Tarif Listrik Rumah Tangga Tak Boleh Naik”

0
“Tarif Listrik Rumah Tangga Tak Boleh Naik”
Ilustrasi

MEDAN, WOL – Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup bertekad melindungi konsumen listrik kalangan rumah tangga berkapasitas 450 VA-900 VA sehingga mereka menolak rencana pemerintah menaikkan tarif yang sudah dirancang.

“Rencana pemerintah menaikkan tarif listrik konsumen rumah tangga dengan kapasitas 450 VA hingga 900 VA kita tolak tegas. Itu sudah kita sampaikan langsung di hadapan Menteri ESDM Sudirman Said di gedung dewan,” kata Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu kepada wartawan di Medan, Jumat (17/6), terkait tidak ditambahnya subsidi listrik dalam APBN-P 2016.

Gus Irawan mengatakan sebenarnya pemerintah sudah berencana menaikkan tarif listrik terutama konsumen berkapasitas 900 VA. “Ini mereka lakukan karena berdasarkan data yang didapatkan karena sedikit sekali konsumen rumah tangga 900 VA layak subsidi. Jadi sudah ada hitung-hitungannya. Tapi semua kita tolak,”

Padahal rencana pencabutan subsidi telah matang dibahas antara PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan pertimbangan indikasi penyaluran subsidi tak tepat sasaran di pelanggan 900 VA. Pelanggan 900 VA saat ini memperoleh subsidi Rp766 per kilo Watt hour (kWh). Subsidi ini membuat pelanggan hanya dikenai tarif Rp586 per kWh dari tarif keekonomian yang berada di harga Rp1.352 per kWh. Subsidi yang ditanggung pemerintah saat ini sebesar 56,5 persen dari beban listrik. Rencana awal, secara bertahap subsidi ini akan dihilangkan.

Bukan hanya menolak kenaikan tarif, Komisi VII DPR-RI juga mementahkan usulan pemerintah menaikkan subsidi listrik di APBN-P 2016 dari Rp38,39 triliun menjadi 59,04 triliun, jelasnya. “Kita sepakati dua hal. Pertama tarif listrik konsumen rumah tangga tidak naik hingga akhir tahun lalu kita juga tak setuju ada penambahan subsidi listrik,” ungkapnya.

Gus mengatakan konsekuensi itu tentu menjadi tanggungan pemerintah. “Kita tidak ingin rakyat terbebani kalau tarif listrik naik,” jelas Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR-RI itu.

Menurut dia, dalam paparan Menteri ESDM ingin tarif listrik naik. Mereka ingin mencabut subsidi listrik 18 juta pelanggan dari 22 juta pelanggan 900 VA. “Tapi kita tolak hingga batas waktu tidak ditentukan. Atau jangka waktunya tak terbatas. Konsekuensi logis adalah pemerintah berdalih penundaan itu membuat subsidi listrik membengkak.”

“Alasan itulah yang kemudian membuat pemerintah meminta ada penambahan subsidi listrik dari R938,39 triliun naik Rp20,65 triliun. Tapi tidak bisa kita setujui,” jelas Gus. “Biasalah… Pasti pemerintah akan menyatakan batalnya kenaikan tarif menambah beban anggaran,” tuturnya.

“Ya akan seperti itu. Tapi kita tetap mengajukan angka yang sama dari awal tahun ke Banggar. Tidak ada perubahan subsidi di APBN-P,” jelas Gus. Dia mengatakan Sudirman Said sempat menegaskan angka subsidi dalam APBN 2016 dibuat dengan asumsi pencabutan subsidi yang dilakukan sejak awal tahun [harus ada kenaikan tariff-red].

Cukup atau tidak asumsi pemerintah, Komisi VII DPR-RI tetap keukeuh tidak ada perubahan, jelasnya. “Kita mengirim sinyal ke pemerintah kalau ada kenaikan tarif listrik pasti beban masyarakat kian berat. Masyarakat tak punya tambahan penghasilan. Daya beli tak juga naik. Jangan membebani rakyat lagi dengan kenaikan tarif listrik.”

Subsidi listrik yang diajukan Komisi VII ke Badan Anggaran (Banggar) DPR tetap Rp38,39 triliun, sama dengan APBN 2016. “Kesimpulan Komisi VII kemarin subsidi tetap Rp38 triliun kemudian TDL tidak boleh naik sampai akhir tahun,” ujar Gus.

Gus yang juga ketua DPD Gerindra Sumut itu menjelaskan  jika mengikut hitung-hitungan pemerintah versi Kementerian ESDM, subsidi listrik perlu ditambah Rp20,65 triliun sehingga total Rp59,04 triliun bila kenaikan tarif listrik untuk 18 juta pelanggan 900 VA dimulai 1 Juli 2016 dan naik secara bertahap pada September 2016, November 2016, dan Januari 2017.

Opsi lain yang disampaikan pemerintah, kata Gus Irawan, subsidi listrik ditambah Rp21,91 triliun menjadi Rp 60,3 triliun kalau pengurangan subsidi dilakukan secara bertahap pada 1 Agustus 2016, Oktober 2016, Desember 2016, dan Januari 2017.

Kemudian, ungkap Gus, bila pencabutan subsidi listrik bagi golongan mampu 900 VA batal dilakukan atau tidak ada kenaikan tarif listrik, maka subsidi harus ditambah Rp25,35 triliun menjadi Rp63,74 triliun. “Tapi sekali lagi apapun alasan pemerintah, kita tolak.”

Komisi VII DPR-RI, menurutnya, tetap komit pada perhitungan semula tak ada penambahan subsidi listrik. Di sisi lain tarif listrik juga tidak boleh naik hingga akhir tahun, jelasnya. Dia mengatakan pengajuan tentang subsidi listrik sudah disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar).

Sekarang muaranya ada di Banggar, kata Gus. “Yang pasti kalau kita tidak setuju ada kenaikan tarif listrik melihat kondisi dan beban masyarakat kita yang semakin lama sulit.”(ags/min/data2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here