Pemprovsu Kembali Raih WTP

WOL Photo
Iklan

MEDAN, WOL – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tersebut diberikan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015.

Opini WTP bagi Pemprovsu tahun anggaran 2015 disampaikan Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Selasa (7/6). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Parlinsyah Harahap dan Zulkifli Effendi Siregar. Turut hadir Gubsu  HT Erry Nuradi serta sejumlah pejabat Pemprovsu lainnya.

Sapto Amal menyebutkan opini WTP oleh BPK  merupakan pendapat yang diberikan atas kewajaran penyajian laporan keuangan entitas pemerintah yang didasarkan pada kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntasi pemerintahan, kewajaran pengakuan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pelaksanaan atas penerapan sistem pengendalian intern.

“Opini WTP yang diberikan BPK RI adalah salah satu indikator mengukur kinerja keuangan entitas pemerintah daerah, sebagai pernyataan bahwa laporan keuangan Pemda telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dengan tidak adanya kesalahan penyajian yang material,” sebut Sapto.

Begitupun, kata Sapto, pada LHP tahun 2015 ini BPK juga memberikan sejumlah catatan. Diantaranya tentang kewajiban transfer Bagi Hasil Pajak (BHP) kepada kabupaten/kota tidak dipatuhi sebesar Rp1,6 triliun lebih.

iklan

Kemudian, penggunaan langsung penerimaan biaya pengganti pelayanan tera dan atau tera ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, minimal sebesar Rp1,4 miliar, dan realisasi belanja pada BPBD sebesar Rp4,2 miliar yang tidak dilengkap bukti pertanggungjawaban.

Selain itu, BPK juga memandang perlu untuk mengingatkan Pemprovsu agar menindaklanjuti masalah realisasi belanja modal pada Dinas Bina Marga dan Dinas Pendapatan tidak sesuai kontrak sebesar Rp2,6 miliar lebih. Juga pertanggungjawaban belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp105,8 juta lebih.(wol/aa/rdn/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Iklan