Aceh Peringkat 10 Rawan Korupsi

Ilustrasi (dok. WOL)
Iklan

BANDA ACEH, WOL – Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Raja Nafrizal, menyatakan Aceh merupakan daerah Otonomi Khusus (Otsus) yang menerima anggaran besar dari pemerintah pusat, sehingga rawan tindak pidana korupsi.

“Itu berpotensi terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana,” kata Raja disela pelantikan dan pengambilan sumpah sejumlah pejabat di jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh, baru-baru ini.

Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Aceh sebagai daerah paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi, karena banyak dana Otsus yang dikelola Pemerintah Provinsi Aceh tidak sesuai dengan yang diperuntuhkan.

Kejaksaan, kata dia, melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Aceh baik melalui upaya preventif maupun refresif. Salah satunya membentuk Tim Pengawal Pembangunan Daerah (T4D) untuk mendampingi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) melakukan pembangunan.

“Selain Aceh, daerah rawan korupsi lainnya, Papua, Riau, Banten, Sumatera Utara dan lainnya. Saya tidak tahu alasan KPK menetapkan 10 daerah tersebut dan Aceh sebagai daerah rawan korupsi, yang pasti mereka memiliki data,” sebutnya menambahkan pihaknya akan melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi di Aceh.

iklan

Pada kesempatan itu, Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan pergantian sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri di Aceh dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus). Pejabat yang dilantik di antaranya Mansur SH sebagai Wakajati Aceh, mantan Kajari Aceh Utara Teuku Rahmadsyah sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh. Jabal Nur sebagai Kajari Aceh Utara, dan Djamaluddin menjadi Kajari Simeulue.

Lalu, Mochamad Jefry sebagai Kajari Bireuen, Rohim menjadi Kajari Sabang, Effendi menjabat Kajari Pidie, Agung Ardyanto dipercayakan sebagai Kajari Gayo Lues serta Abdul Kahar Muzakkir menjadi Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Aceh.(wol/aa/waspada/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Iklan