PAN Siap Berikan Kader Terbaik Untuk Pemerintah

Istimewa

JAKARTA, WOL – Desakan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk diganti semakin menguat karena belum mampu menstabilkan harga pangan menjelang puasa dan lebaran nanti, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil menteri tersebut.

Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Yohan mengatakan partainya tidak mempersoalkan apabila tak mendapatkan jatah kursi menteri Kabinet Kerja nanti meskipun mendukung pemerintah.

Akan tetapi, kata Yohan, jika memang terjadi pergantian menteri atau reshuffle jilid kedua oleh Presiden Jokowi dan PAN diberikan kursi Menteri Perdagangan atau Menteri Pertanian tentu tidak menolak.

“Untuk kepentingan negara ini ya kami harus lakukan yang terbaik,” kata Yohan kepada wartawan, Selasa (30/5).

Menurut dia, partainya akan tetap komitmen mengawal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) walaupun tak disediakan kursi. Sebab, itu sudah kewajiban PAN memberikan yang terbaik untuk rakyat.

Advertisement

“Ya pada prinsipnya kita ingin mendorong kepentingan pemerintah dan rakyat. Soal diajak atau tidak, PAN punya komitmen kuat soal itu. Kalau diajak kita akan memberikan kader terbaik,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pengamat politik Bonifasius Hargens menyayangkan kinerja Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang dianggap tidak mampu menstabilkan harga pangan jelang puasa dan lebaran 2016.

Menurut dia, salah satu agenda utama dan jadi prioritas pemerintah yaitu harga sembako harusnya turun disaat puasa dan lebaran nanti. Karena itu sudah target ketetapan pemerintah sehingga tinggal dilaksanakan saja.

“Sekarang kalau misalnya Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan tidak bisa mengatasi itu, ya harus diganti segera sebelum lebaran,” kata Boni.

Ia mengatakan pemerintah sudah komit kita harus bantu masyarakat dimusim puasa dengan menurunkan harga sembako, sehingga para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepatutnya menjalankan apa yang telah menjadi nawa cita pemerintahan Jokowi.

“Itu mestinya bisa dijalankan, sekarang kalau menterinya tidak siap secara teknis berarti menterinya dong yang jadi masalah,” ujarnya.(inilah/d2)