KNPI Medan Sikapi Penyebaran Idiologi PKI di Indonesia

WOL Photo/ M/Rizki
Iklan

MEDAN, WOL – Puluhan massa KNPI Kota Medan di bawah kepemimpinan El Adrian Shah, berunjukrasa di gedung DPRD Medan, Senin (9/5).

Kedatangan mereka disebabkan sudah mulai berkembangnya ideologi komunis di Indonesia dengan mengatasnamakan Partai Komunis Indonesia.

Dalam orasinya, Adrian menyebutkan, komunis sempat mati suri, pasca Uni Soviet dan faham komunis di negara Eropa Timur runtuh. Namun paham komunis di negara Cina terus tumbuh semakin kuat dan bermetamarfosis, bahkan juga terjadi di Indonesia.

“Banyak tokoh yang menyamakan larangan terhadap komunis adalah pelanggaran HAM dan demokrasi. Itu keliru,” tegasnya di hadapan sejumlah anggota KNPI Kota Medan.

Ditambahkan, era kepemimpinan Jokowi, gerakan-gerakan dan upaya penyebaran paham komunis marak terjadi. Hal itu terlihat dari isu dan kegiatan yang muncul yakni, penghapusan TAP MPRS No.XXV tahun 1996. Penghapusan sejarah penghianatan PKI dari kurikulum, penghentian pemutaran film G30S/PKI, pembuatan buku dan film tentang pembelaan PKI.

iklan

“Membuat RUU komisi kebenaran dan reonsiliasi untuk memutihkan kesalahan PKI, meminta kepada Komnas HAM agar pemerintah minta maaf ke PKI, membentuk poros Indonesia Cina, mengadakan seminar dan promosi PKI, membentuk ormas/orsospol yang berafiliasi dengan PKI dan melakukan segala kegiatan dalam rangka pemutarbalikan fakta,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Medan yang menyambut aspirasi masa, Robby Barus, mengatakan, kebebasan berdemokrasi sudah kebablasan. Pihaknya juga akan berupaya meminta pemerintah membatasi penggunaan media sosial dalam penyebaran pemahaman komunis, khususnya di Kota Medan.

“Secara hukum, PKI adalah harga mati sebagai organisasi terlarang. Apa yang dikhawatirkan KNPI mungkin bisa saja terjadi di masyarakat. Kita juga berharap generasi sekarang bisa mengantisipasi soal penyebaran paham komunis di masyarakat. Ini menjadi kerja berat pemerintah untuk meng-counternya,” timpal Wakil Ketua Komisi A, Andi Lumbangaol.

Andi menambahkan, Kemajuan teknologi juga mempengaruhi penyebaran faham tersebut. Undang-undang tentang IT harus dikaji ulang. Generasi lama juga sudah tidak bisa menghempang proses kemajuan teknologi.

Berbeda dengan keduanya, anggota Komisi A lainnya, Waginto, menilai, ada momen yang dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan faham tersebut. Organisasi pemuda haruss bisa menyikapi semua informasi yang di dapat demi terwujudnya keutuhan NKRI.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan