Kemendagri Sudah Batalkan 3.143 Perda

Ilustrasi (google.com)

JAKARTA, WOL – Menyusul adanya instruksi Presiden Joko Widodo untuk menghapus Peraturan Daerah (Perda) bermasalah, yang jumlahnya ribuan dan tersebar di sebagian besar di tanah air, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku telah menuntaskan target perbaikan aturan itu.

“Penuntasan tersebut telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan membatalkan, setidaknya 3.143 peraturan,” ungkap Tjahjo dalam keterangan tertulis.

Secara rinci Mendagri menyebutkan, peraturan yang dibatalkan itu terdiri atas instruksi menteri dalam negeri, peraturan menteri dalam negeri, dan juga peraturan daerah. “Itu dalam beberapa tahap. Pertama, April, 1.126 dibatalkan, kedua 777, ketiga, 490 dan keempat 750 aturan,” tegasnya.

Meskipun sudah menuntaskan ribuan peraturan bermasalah, menurut Tjahjo, pihaknya tidak akan berhenti. Menurut Tjahjo, pihaknya masih akan terus melanjutkan proses deregulasi di kementerian dan daerah.

Saat ini, lanjut Mendagri, pihaknya terus mengidentifikasi peraturan daerah yang bermasalah tersebut. Salah satunya, soal laporan mengenai perda soal tanggung jawab perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditetapkan sejumlah daerah yang langsung mematok besaran kewajiban CSR yang harus dibayar perusahaan.

Advertisement

“Memang banyak perusahaan besar yang tanya ke kami, tapi kami hati – hati karena itu terkait kementerian lain,” terang Tjahjo.(hls/data1)