Mediasi Warga Lumban Sitorus dan PT TPL Ricuh

foto: Waspada

BALIGE, WOL – Mediasi antara warga Desa Lumban Sitorus dan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) berlangsung ricuh di aula data kantor bupati, Rabu (27/4).

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan Pemkab Tobasa untuk menyelesaikan konflik warga Lumban Sitorus yang mengklaim tanah adat miliknya dikuasai pihak perusahaan PT TPL, merupakan hasil rekomendasi Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut).

Pengamatan di lapangan, puluhan warga Lumban Sitorus dan PT TPL diwakili Manajer Humas Tagor Manik melakukan pertemuan dipimpin Wakil Bupati Tobasa Hulman Sitorus di dampingi Sekda AM Sitorus dan Asisten Pemerintahan Robert Gono Hutajulu.

Pada pertemuan tersebut, warga Lumban Sitorus mendesak Pemkab Tobasa untuk mengambil tindakan tegas atas perilaku pihak perusahaan PT TPL dan segera mengembalikan tanah adat masyarakat yang dikuasai perusahaan pabrik bubur kertas ini.

Menjawab desakan warga, Sekda AM Sitorus mengatakan Pemkab dalam hal ini sesuai rekomendasi Komisi A DPRD Sumut hanya bertugas melakukan mediasi untuk mencapai titik temu menyelesaikan konflik warga dengan PT TPL.

Advertisement

“Pemkab Tobasa tidak punya wewenang mengembalikan tanah adat warga Lumban Sitorus, hanya lembaga pengadilan yang bisa memutuskan dan memberikan hak untuk penguasaan lokasi tanah adat itu,” kata Sekda.

Mendengar penjelasan Sekda, spontan puluhan warga Lumban Sitorus berteriak-teriak menuding Pemkab menerima suap dari PT TPL. Pertemuan yang sebelumnya tertib menjadi ricuh dan secara bergantian warga mengecam ketidakmampuan Pemkab Tobasa menyelesaikan permasalahan warganya.

Manajer Humas PT TPL, Tagor Manik, mengatakan lahan-lahan yang dipergunakan perusahaan untuk operasional pabrik telah mempunyai kekuatan hukum berupa dokumen HGB yang dikeluarkan BPN.

“Jadi di mana pun kami siap memberi penjelasan hingga ke pengadilan,” kata Tagor.(wol/aa/waspada/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL