KPK Tangkap Panitera, Pengamat: Reformasi di Lembaga Peradilan Belum Berjalan

Panitera PN Jakpus Edy Nasution saat meninggalkan gedung KPK (Foto: Antara)
agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Tak berselang lama dari pengangkapan Kasubdit Kasasi dan PK Pranata Perdata MA, Andri Tristianto Sutrisna, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution usai menerima uang Rp50 jua dari seorang pihak swasta.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting mengatakan, dengan tertangkapnya Edy ini, semakin memperlihatkan bahwa reformasi di tubuh lembaga peradilan Indonesia belum berjalan dengan seutuhnya.

“Ini OTT yang sekian lah (terhadap pejabat di lembaga peradilan). Saya melihat bahwa reformasi peradilan ini belum diajalankan seutuhnya,” kata Miko saat berbincang dengan Okezone, Jumat (22/4/2016).

Menurut dia, masih maraknya praktik suap di lembaga peradilan dari para pihak yang berperkara lantaran terdapat sejumlah masalah yang kompleks, termasuk soal alur perkara dan putusan yang rumit sehingga mudah disalahgunakan.

Advertisement

“Masalahnya kompleks ya, mulai dari alur perkara dan putusan yang tak sederhana sehingga membuka ruang untuk disalahgunakan,” terang dia.

Lebih lanjut, langkah awal yang perlu dilakukan Mahkamah Agung (MA) dalam merespon tangkap tangan yang kesekian kalinya menyasar pejabat institusinya dapat dilakukan dengan membangun komunikasi dengang KPK, baik itu memberikan akses informasi hingga membangun sistem pencegahan bersama.

MA harus menunjukan sikap kooperatif ke KPK dengan membuka semua informasi yang dibutuhkan. Kemudian bekerjasama dengan KPK untuk menyusun peta jalan pencegahan,” tukas dia.