Konflik PPP Masih Berlanjut

Ilustrasi (Ist)

JAKARTA, WOL – Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede secara teknis penyelenggaraan terbilang sukses. Namun, dari sisi penanganan masalah, muktamar PPP belum mampu menyelesaikan persoalan. Ada kubu Djan Faridz yang masih bersikukuh atas putusan Mahkamah Agung (MA).

Salah satu tajuk Muktamar PPP yang digelar akhir pekan lalu adalah “Islah”. Kata keramat yang belakangan populer di partai Islam ini. Islah yang berarti damai rupanya masih di tataran wacana. Faktanya, kelompok lainnya di PPP yakni kubu Djan Faridz hasil muktamar PPP pada 2014 lalu, masih bersikukuh sebagai pengurus yang sah sesuai hukum.

Pegangannya pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 601. Sekjen PPP hasil Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah mengatakan hasil muktamar yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede hanyalah copy paste Muktamar Surabaya. “Saya sih berpikiran, ini copy paste muktamar Surabaya, ngapain dipusingin,” ujar Dimyati saat dihubungi awak media di Jakarta, Senin (11/4).

Dimyati mengatakan pihaknya tidak hadir dalam acara yang dihelat di Asrama Haji Pondok Gede karena menghormati proses hukum yang saat ini berjalan. Ia menyebutkan saat ini Pimpinan PPP hasil Muktamar Surabaya Romi-Aunur Rofiq tengah melakukan proses hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA yang memenangkan Muktamar PPP Jakarta. “Kalau PK menang, maka Muktamar Surabaya yang sah, kita ikut, bukan muktamar Jakarta. Dan Muktamar Pondok Gede akhirnya rontok,” cetus anggota Komisi I DPR RI ini.

Dia tetap meminta agar antara Djan Faridz dan Romi dipadukan dalam satu kekuatan di PPP. Menurut dia, secara yuridis, PPP kubu Djan Faridz menang, namun secara politis PPP kubu Romi yang menang. “Ini semestinya dipadukan saja. Formulanya gampang, tinggal lepas ego dua-duanya. Tidak usah bicara jabatan. Bisa saja Romi menteri dan Pak Djan Ketum,” cetus Dimyati.

Advertisement

Dalam rapat kerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senin (11/4/2016), Yasonna sempat menyinggung persoalan yang terjadi di PPP. Dia menyinggung soal putusan MA nomor 601 yang menjadi pegangan PPP kubu Djan Faridz.

“Telah kami follow up. Makanya kami minta dokumen pendukung untuk pendaftaran partai politik. Tapi dokumen sampai 45 hari belum terpenuhi. Kami lakukan pertemuan intensif dengan Pak Djan dan Pak Dimyati. Di Kumham dengan Pak Djan dan jajarannya,” kata Yassonna.

Akhirnya, kata Yasonna pihaknya menggelar pertemuan dengan tiga pihak sekaligus yakni Djan Faridz, Romi, dan Suryadharma Ali yang memutuskan untuk melakukan islah seutuhnya dengan tidak melihat ke belakang lagi.

Terkait sikap Djan Faridz yang masih enggan mengaku hasil muktamar Asrama Haji Pondok Gede, Yasonna mengungkapkan telah mengutus seseorang khusus bicara dengan Djan Faridz. “Secara khusus kami mengutus kawan untuk bicara dengan Pak Djan. Tidak ada keinginan pemerintah untuk pecah belah PPP,” tandas Yassona.(inilah)