JAKARTA, WOL – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak, pemerintah agar segera mengambil langkah tegas dalam menyikapi munculnya nama salah satu penyelenggara negara yang terseret dalam dokumen Panama Papers.
Sekretaris Jenderal FITRA, Yenny Sucipto meminta, Presiden Joko Widodo segera membentuk tim investigasi khusus dalam rangka menyelidiki keterlibatan salah satu pejabat negaranya. Menurutnya, sampai saat ini, belum ada langkah konkret pemerintah dalam menyikapi dokumen tersebut.
“Jokowi dalam hal ini sudah kecolongan. Harus segera dibentuk tim investigasi seperti di negara lain,†kata Yenny di Jakarta, Kamis (14/4).
Kehadiran tim investigasi ini, kata Yenny, mampu dijadikan acuan bagi pemerintah untuk mengetahui pembenaran dari keterlibatan para pejabat negara, maupun pengusaha atau perusahaan yang memang menempatkan dananya di negara suaka pajak. Apakah itu memang murni bisnis, atau menghindari pajak.
Menurut Yenny, secara legal memang tidak ada undang-undang yang melarang pembentukan offshore company. Namun secara etis, hal ini patut diperdebatkan. Apalagi, ada indikasi kuat yang menyatakan bahwa mayoritas nama-nama yang tercantum dalam dokumen tersebut memang murni menghindari pajak. “Istilahnya itu kita membuktikan fakta yang ada,†kata dia.
Sebagai informasi, nama salah satu penyelenggara negara yang terseret dalam dokumen Panama Papers tersebut adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Harry Azhar yang terbukti memiliki perusahaan offshore bernama Sheng Yue International Limited di Virgin Islands.(vvn/data1)
Discussion about this post