Djan Faridz Tak Diundang Muktamar?

Istimewa

JAKARTA, WOL – Muktamar Islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat malam, 8 April 2016 menghadapi penolakan atau sikap mbalelo dari Djan Faridz, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta.

Menurut Djan, dasar hukum Muktamat Islah atau Muktamar VIII lemah. Karena itu dia menolak mengakui hasil muktamar tersebut. “Emang itu Muktamar PPP?” katanya.

Djan Faridz juga mengaku tak diundang menghadiri Muktamar Islah partai tersebut di Asrama Haji Pondok Gede, Jumat malam, 8 April 2016. “Kalau diundang saya pasti hadir,” kata Djan.

Muktamar Islah PPP itu diharapkan bisa menyelesaikan fonflik partai Kabah tersebut. Apalagi ada kehadiran dua tokoh penting yakni Presiden Jokowi dan KH Maimoen Zubair dalam pembukaan Muktamar VIII PPP yang dimulai Jumat (8/4/2016) menjadi puncak dari konflik yang terjadi selama setahun lebih ini. Kehadiran Presiden Jokowi sebagai simbol dukungan pemerintah serta kehadiran Mbah Moen sebagai simbol dukungan basis kultural di PPP yakni kalangan ulama dan santri. Tapi apa kata Djan Faridz?

Menurut Djan, justru PPP versinya telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung. “Jika saya datang pasti akan tanya, menggelar Muktamar Islah itu dasar hukumnya apa?” katanya.

Advertisement

Djan melihat panitia Muktamar Islah takut mengundang dirinya. Alasannya, kalau dia datang pasti akan mengemukakan fakta hukum tersebut.

Konflik internal PPP sudah berlangsung lebih dari setahun. Dua muktamar digelar di Surabaya dan Jakarta. Djan Faridz terpilih versi Jakarta, Romahurmuziy terpilih dalam versi Surabaya.

Konflik berlanjut saat Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Muktamar Surabaya. Namun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan. Mahkamah Agung kemudian mengesahkan kepengurusan PPP versi Jakarta.

Perpecahan terus berlanjut hingga Menteri Hukum dan HAM mencabut kepengurusan Surabaya. Kepengurusan PPP yang sah kembali ke hasil Muktamar Bandung. Versi ini menempatkan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum dan Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal.

Dengan Muktamar Islah ini, resistensi Djan Faridz diuji dan dipertaruhkan. Bahkan kedigdayaannya selaku politisi PPP bisa menghadapi kerikil tajam. Sejauh mana keabsahan dan kekuatannya menghadapi muktamar yang dianggap surplus legitimasi politik dan kultural tersebut? Yang jelas, Djan bisa dikategorikan sudah menentang atau melawan.

Djan boleh jadi terus menolak hasil muktamar itu, namun kalau mayoritas jajaran pengurus dan kader PPP di daerah maupun pusat mendukung Muktamar Islah ini, Djan Faridz bisa mengalami isolasi politik, marginalisasi dan pengucilan. Akankah nasib politik Djan Faridz demikian? Kecenderungan ke arah itu bisa jadi sangat kuat. Namun sejarah masih berjalan dan mungkin Djan masih menaruh harapan atas ilusinya sendiri sebagai politisi PPP, setidaknya untuk bertahan. (inilah/bbs/data1)