Parkindo Minta Pemprovsu Evaluasi Pilkedes

WOL Photo
Iklan

MEDAN, WOL – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan segera melakukan berbagai evaluasi pelaksanaan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkedes) di kabupaten/kota se-Sumut.

Pasalnya, berbagai peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah kabupaten terkait pemilihan kepala desa secara khusus yang mengatur hal anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa, dinilai memiliki celah terjadinya politik uang dan akhirnya akan melahirkan pemerintahan desa yang lemah dan dipengaruhi unsur kolusi dan nepotisme. Demikian dikatakan Ketua Mandataris Pembentukan Parkindo Medan Ruben Panggabean, Rabu (30/3).

Dijelaskannya, berdasarkan hasil penelitian di beberapa kabupaten dan peraturan daerah terkait pelaksanaan pilkades terjadi ketimpangan. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh longgarnya pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah desa yang dilakukan aparat penegak hukum selama ini, dengan iklim perubahan yang cepat terhadap kehidupan demokrasi desa yang diiringi dengan gelontoran kucuran dana APBN ke desa.

Alhasil, tercipta celah yang seiring waktu akan membusukkan demokrasi di desa.

“Kami mengambil contoh di kabupaten paling dekat yakni Deliserdang,” ujarnya.

iklan

Ia mengatakan, pemerintah kabupaten Deliserdang hanya menganggarkan Rp12 juta/desa dari APBD. Akan tetapi, biaya rill pelaksanaan Pilkedes mencapai tiga kali lipat dari dana yang disediakan pemkab.

Sementara itu, di desa terjadi kekosongan keuangan akibat selama ini tidak adanya pengawasan baik oleh pemkab dan penegak hukum, sehingga dilakukan pengutipan terhadap para calon kepala desa guna membiayai pelaksanaan Pilkedes.

“Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan demokrasi yakni dilaksanakan dan ditanggungjawabi sepenuhnya oleh negara,” ujarnya.

Penggunaan dana pribadi dalam proses rekrutmen kepala desa jelas membuat proses demokratisasi dan pembangunan dari desa akan terhambat.

“Karena calon yang terpilih akan ditentukan oleh kekuatan modal yang dimiliki,” ujarnya.

Sehingga kepala desa akan berpikir bagaimana memanfaatkan jabatannya untuk mengembalikan seluruh modal yang telah habis selama masa pemilihan bukan untuk membangun desanya.

Oleh karenanya, situasi timpang tersebut diharapkan segera dievaluasi. “Pemprovsu kita minta tidak melakukan pembiaran akan hal ini”,” ujarnya. (wol/cza/data1)

Editor: Agus Utama

Iklan