MPD: Gubernur dan Wakilnya Pantas Sandang Predikat Gagal!

foto: istimewa

BANDA ACEH, WOL – Masa pemerintahan pasangan Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah dan Wakilnya, Muzakkir Manaf mulai memasuki tahun terakhir. Namun peningkatan kesejahteraan rakyat yang dijanjikan belum juga terwujud.

Koordinator Masyarakat Pro Demokrasi (MPD), Zulfiansyah Lumna melalui keterangan tertulisnya yang diterima Waspada Online, menerangkan bahwa pasangan ZIKIR (Zaini, Muzakir) sangat pantas menyandang predikat gagal! Kemiskinan dan angka pengangguran yang terus meningkat di tengah situasi anggaran yang terus meningkat.

“Ini bukti bahwa instrument pemerintahan di Aceh kinerjanya sangat buruk alias tidak mampu merumuskan strategi dan program-program pembangunan yang pro-rakyat, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah Aceh untuk tidak mengakui kegagalannya dalam mengelola segenap potensi anggaran yang dimiliki untuk penyejahteraan rakyat,” tulisnya, Senin (28/3).

Selain itu tulisnya lagi, ketidak mampuan tersebut menunjukkan bahwa struktur SKPA lebih dominan diisi oleh sosok yang sama sekali tidak kredibel. Permasalahan pada pemerintahan Aceh menurutnya semakin hari semakin merisaukan publik. Tidak hanya persoalan kinerja SKPA yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, serta ditambah hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang memprihatinkan.

Tetapi yang lebih menyedihkan, menurutnya adalah perintah Gubernur yang kerap diabaikan oleh SKPA, Semua persoalan ini dinilai serius dan ditakutkan akan menjadi boomerang bagi pembangunan Aceh hingga tahun 2017.

Advertisement

“Jangan sampai pemimpin Aceh, baik Gubernur dan Wakil Gubernur, justru diam melihat kinerja lelet para bawahannya. Karena baik buruknya pemerintahan periode ini, akan ditentukan dengan terobosan yang ditempuh dalam satu tahun terakhiri ini. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana yang kita ketahui, tak ada terobosan yang berarti,” tulisnya lagi.

Pihaknya berpendapat bahwa untuk terus mendorong tercapainya pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, maka sangat dibutuhkan kinerja SKPA yang lebih baik agar semua perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dalam RPJM dan RPJP dapat berjalan secara maksimal dalam satu tahun sisa pemerintahan ZIKIR.

“Kita juga berharap setiap SKPA yang mengelola anggaran harus transparan dan mempublikasikan kemana saja aliran dana tersebut terserap. Selama ini belum pernah ada SKPA yang mempublikasikan capaian kinerja dan serapan anggaran ke publik dengan rinci,” jelasnya.

MPD dalam hal ini mendesak Gubernur dan Wakilnya agar segera melakukan evaluasi terhadap SKPA yang tidak bekerja dengan baik guna memutus mata rantai ketimpangan sebagaimana telah terjadi selama ini agar pembangunan Aceh dalam satu tahun terakhir dapat dirasakan oleh masyarakat.(wol/chai/data2)

Editor: SASTROY BANGUN