TAPAKTUAN, WOL – Pernyataan Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Ir. Jufri Hasanuddin menyangkut “Pemekaran Alabas hanya sekedar syahwat politik semata”, menuai kecaman dari sejumlah tokoh masyarakat di Pantai Barat – Selatan Aceh.
Bahkan sebagian kalangan menilai Jufri Hasanuddin itu seperti ‘Pahlawan Kesiangan’, dia akan muncul dan menonjolkan diri setelah ‘perang’ usai.
“Contohnya, dulu waktu konflik namanya saja sama sekali tak terdengar, namun pasca konflik dia malah memanfaatkan kekutan Partai Aceh sebagai jembatan untuk meraih kekuasaan dan menafikan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Jika PA mendepaknya, saya yakin dia juga akan berkoar dan berkata lain untuk Partai Aceh, itulah dia,” ungkap Ketua Forum Masyarakat Sipil Aceh Selatan untuk Alabas (FORMASI), Ali Zamzami kepada Waspada Online, belum lama ini.
Hal ini dijelaskan Zamzami, menanggapi pernyataan Jufri Hasanuddin pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 Hijriah di Lapangan Persada, Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie pada Rabu (24/2) lalu.
Sebagaimana berita yang sempat dimuat oleh salah satu media online lokal. Dalam acara tersebut Jufri Hasanuddin mengatakan bahwa tidak ada Ala dan Abas karena itu hanya sekedar syahwat politik semata.
“Kita sangat menyesali pernyataan tersebut, sebagai seorang tokoh dari wilayah Alabas, yang saat ini menjabat Bupati di Abdya, juga mantan Anggota DPRA dari daerah pemilihan Barat Selatan, tidaklah patut dia berkata demikian,” tutur Zamzami.
“Apakah dia tidak menyadari atau tidak mengakui kalau dia adalah putra Barsela (Barat Selatan Aceh) yaitu orang tuanya asal Peulumat Labuhan Haji Aceh Selatan dan juga berdomisili di Abdya,” katanya.
Dari pernyataan itu, Zamzami menilai masyarakat bisa melihat dan mendikte makin lama semakin aneh-aneh saja sikap dan ucapan politisi yang sedang berkuasa di Aceh saat ini dalam menanggapi pemekaran. “Sepertinya mereka tidak bisa lagi berpikir rasional, syahwat politik kekuasaan sudah sangat meracuni pikiran dan hati nurani mereka,” pungkas Zamzami.
Secara ilmu kenegaraan, lanjut mantan aktivis HAM Aceh ini, jelas-jelas suatu pemekaran daerah itu bertujuan positif untuk pembangunan wilayah dan masyarakatnya. “Jadi kalau ada yang keberatan atau menolak itu apa namanya? Bukankah mereka dapat dikatakan orang yang tidak paham atau gagal paham,” kata dia.
“Atau memang sengaja mengekang hak demokrasi rakyat karena ego dan syahwat kekuasaan pilitik setan yang selalu ingin menguasai manusia yang berpikir untuk kebaikan. Menurut kami, itulah pengkianat pikiran dan aspirasi rakyat,” demikian Ali Zamzami. (woll/kdf/data1)
Editor: Agus Utama
